Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Camat Cilodong Supomo mengaku siap memberikan data terbaru tekait rencana pemerintah pusat yang akan memberikan bantuan kepada masyarakat terdapak ekonominya terkait virus corona (Covid-19).

Supomo pun memastikan, bantuan yang akan disalurkan oleh pemerintah pusat akan tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan di Kelurahan Cilodong, Depok, Jawa Barat.

Hal itu disampaikan Sopomo usai meninjau Posko Siaga Covid-19 RW 14 di Perumahan Taman Manggis Indah, Rabu (1/4/2020).

"Kita lagi mengumpulkan data barang kali sesuai dengan keputusan pemerintah pusat mau ada bantuan itu bisa, paling tidak dari Kecamatan itu sudah mempunyai bank data untuk memberikan calon-calon penerima bantuan baik sembako maupun bantuan bantuan non tunai itu," kata Supomo.

Baca: Penyebaran Wabah Covid-19 Memberikan Dampak Buruk Bagi Kinerja Sektor Pelayaran

Baca: Liverpool Bakal Diperkuat Timo Werner dari RB Leipzig

Baca: Staf Kedubes AS di Jakarta Meninggal Dunia Akibat Virus Corona

Supomo menyadari, saat ini banyak masyarakat kecil terutama pekerja harian, driver ojek online, pedagang hingga UMKM mengalami kesulitan ekonomi terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Maka dari itu, ia memastikan bahwa bantuan pemerintah pusat akan langsung disalurkan kepada masyarakat di wilayahnya.

"Insya Allah sesuai dengan sasaran yang diharapkan oleh masyarakat," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggelontorkan beragam bantuan sosial bagi masyarakat untuk menghadapi masa sulit akibat pandemi virus corona.

Bantuan antara lain diberikan dalam bentuk bantuan tunai melalui peningkatan program keluarga harapan (PKH) dan kartu prakerja.

Presiden Joko Widodo mengatakan, jumlah keluarga penerima PKH akan ditingkatkan dari 9,2 juta menjadi 10 juta. Besaran manfaat PKH pun bakal dinaikkan sebesar 25 persen.

Ia memberi contoh, dana untuk komponen ibu hamil dalam PKH akan naik dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 3,4 juta per tahun. Lalu komponen dana untuk anak usia dini dinaikkan menjadi Rp 3 juta per tahun dan disabilitas menjadi Rp 2,4 juta per tahun.

Selain PKH, pemerintah menaikkan jumlah penerima Kartu Sembako dari 12,5 juta menjadi 20 juta. Nilainya pun dinaikkan 30 persen dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu.

Lebih lanjut, pemerintah menaikkan anggaran Kartu Prakerja dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Jumlah penerima manfaatnya pun ditambah menjadi 5,6 juta orang.

Penerima Kartu Prakerja mencakup para pekerja informal dan pelaku UMKM yang terdampak corona. Nilai manfaatnya adalah Rp 650 ribu sampai Rp 1 juta per bulan selama empat bulan ke depan.

Pemerintah pun menggratiskan tarif listrik bagi 24 juta pelanggan golongan 450 VA dan diskon tarif sebesar 50 persen untuk 7 juta pelanggan golongan 900 VA.

Presiden juga mencadangkan Rp 25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk operasi pasar dan logistik. Selain itu, anggaran kesehatan sebesar Rp 75 triliun disiapkan untuk membiayai penanganan virus corona.