TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membantah anggapan Pemerintah bergerak lambat dalam menangani virus corona (Covid-19).

Menurutnya, pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo serta jajarannya telah melakukan langkah yang terbaik dalam menghadapai pandemi ini.

Semua langkah yang diambil telah dikaji dan menimang informasi yang diperoleh dari berbagai sumber seperti intelijen.

"Orang bilang Presiden lambat pemerintah, dimananya yang lambat, proses pengambilan keputusannya kan setara," kata Luhut saat berbicara di Rosi, Kompas TV, Kamis (2/4/2020) malam.

"Kita harus mendengarkan informasi atau intelelijen dari berbagai pihak, sebelum kita membuat keputusan itu, untuk memperkecil kemungkinan kesalahan," lanjutnya.

Baca: Gejala Corona: Ilmuwan Ungkap Ciri-ciri Covid-19 yang Paling Mudah Dikenali

Baca: Ciri-ciri Virus Corona dari Hari ke Hari yang Harus Diwaspadai, Merasa Demam dan Nyeri

Baca: UPDATE Covid-19 3 April 2020: Jumlah Kasus di Dunia Tembus 1 Juta, Indonesia Tambah 13 Kematian

Luhut mengatakan bahwa pemerintah juga telah mempelajari situasi negara lain ketika mengambil langkah dalam menangani pandemi virus corona.

"Kita belajar dari India, Italy, China, Korea Selatan, Malaysia, kita lihat semua itu, kita berikan pandangan-pandangan kepada Presiden, jangan dibilang hanya saya, saya hanya bagian dari sistem itu," terang Luhut.

Namun demikian, Luhut menolak jika pemerintah dianggap terlamat dibanding dengan negara-negara tersebut dalam mengatasi Covid-19.

Menurutnya, masing-masing negara tersebut mempunyai permasalahan dan dalam keadaan yang berbeda-beda.

"Masing-masing punya masalah sendiri, masa-masanya ada perhitungannya sendiri, ya kita melihat pas waktunya sekarang" jelasnya.

Luhut juga membantah anggapan yang menyebut dirinya selalu membisiki Presiden agar melakukan kebijakan sesuai dengan yang diinginkannya.

"Jadi kadang-kadang orang bilang Menko Maritim pembisik, pembisik apa, Presiden itu bukan manusia yang bisa diatur-atur kok, beliau itu tau apa yang mau dia lakukan," tandasnya.

Baca: Mudik Ditunda, Luhut: Libur Lebaran Mungkin Digeser ke Akhir Tahun

Baca: Luhut Minta Elite Politik Jangan Pelintir Berita soal Penanganan Corona

Baca: Cara Mudah Akses Token Listrik PLN Gratis, Hubungi via WhatsApp Langsung Dapat

 Sebelumnya, banyak kalangan menyatakan bahwa pemerintah lambat dalam mengambil keputusan untuk penanganan virus corona ini.

Dikhawatirkan pandemi virus corona ini menjadi masalah baru di sektor lainnya, tak hanya kesehatan saja.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada para kepala daerah agar dalam penanganan virus corona benar-benar mengkaji kebijakan yang akan diambil.

Pemerintah sendiri telah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat menyusul meluasnya penyebaran virus corona (Covid-19).

Pemerintah juga telah mengambil opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam mencegah penyebaran virus corona ini.

Sebagai pedoman pelaksanaannya, Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19).

PP tersebut berisi ketentuan lebih lanjut mengenai PSBB yang telah ditetapkan Presiden Jokowi.

Berbagai kebijakan juga dikeluarakan Jokowi sebagai upaya untuk menekan dampak penyebaran virus corona ini.

(Tribunnews.com/Tio)