Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Virus Corona

Andre Rosiade Minta Bank BUMN Segera Implementasikan Kebijakan Kelonggaran Angsuran Bagi Pelaku UMKM

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade meminta kepada semua bank milik BUMN segera mengaplikasikan kebijakan pemerintah

Andre Rosiade Minta Bank BUMN Segera Implementasikan Kebijakan Kelonggaran Angsuran Bagi Pelaku UMKM
Lusius Genik
Politikus Gerindra Andre Rosiade di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade meminta kepada semua bank milik BUMN segera mengaplikasikan kebijakan pemerintah menunda pembayaran kredit bagi pelaku UMKM akibat dampak pandemi virus corona atau Covid-19.

Saat ini menurut Andre Rosiade masih banyak masyarakat pelaku UMKM yang mengeluhkan adanya tagihan dari bank.

"Kita ini sudah bahas dalam rapat kemarin dengan sejumlah bank milik BUMN, Bank BRI telah menyatakan siap merestrukturisasi. Kredit kredit UMKM diberi kelonggaran, tinggal bank BUMN lainnya" kata Andre Rosiade saat dihubungi, Minggu (5/4/2020).

Baca: UPDATE Kasus Corona di Jawa Tengah 5 April 2020: 11 Pasien Sembuh, 18 Pasien Positif Meninggal

Seharusnya menurut Andre Rosiade, bank-bank milik negara menjadi pionir dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam menghadapi dampak corona.

Apalagi saat ini kondisi masyarakat semakin susah.

"Bank-bank BUMN itu harusnya terdepan lebih dulu menerapkan kebijakan untuk membantu masyarakat. Buat sosialisasi secara masif dan mekanisme pengajuan kelonggaran kredit tersebut sesimpel mungkin," katanya.

Baca: Sebanyak 210 Jenazah Dimakamkan dengan SOP Covid-19 di TPU Tegal Alur

Komisi VI DPR RI menurut Andre akan terus memantau implementasi kebijakan presiden tersebut di perusahaan-perusahaan BUMN, terutama masalah kredit bagi masyarakat lapisan bawah dan pelaku UMKM.

"Kondisi masyarakat semakin susah, jadi harus segera diimplementasikan," katanya.

Selain masalah kredit, pihaknya juga menurut Andre akan meminta PLN memberikan keringanan pembayaran listrik bagi pelanggan listrik 900 VA non subsidi.

Baca: Soal Corona, Gus Nabil: Pemerintah Harusnya Bebaskan Iuran 3 Bulan BPJS Kesehatan untuk Warga Miskin

Halaman
1234
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas