TRIBUNNEWS.COM - Penyebaran kasus covid-19 atau virus corona yang telah menjadi pandemi global masih terus meningkat di Indonesia.

Hingga Sabtu, 4 April 2020 tercatat sudah ada 2.092 kasus terkonfirmasi positif covid-19.

Kasus kematian mencapai 191 orang.

Artinya, presentase kematian berada di angka 9,13 persen dari kasus terkonfirmasi.

Baca: Mahfud MD Sebut Tak Ada Pembebasan Napi Korupsi karena Corona: Tempat Luas, Bisa Physical Distancing

Sementara itu, 150 orang dikabarkan mengalami kesembuhan.

Diketahui, kasus corona di Indonesia sudah terkonfirmasi sebulan lebih.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto secara resmi menyampaikannya pada 2 Maret 2020 lalu.

Sejumlah kebijakan pun telah dikeluarkan pemerintah, seperi physical distancing hingga pembatasan sosial berskala besar.

Ada pula kebijakan yang masih digodog dalam upaya penanganan covid-19.

Menanggapi hal tersebut, Partai Keadilan Sosial (PKS) meminta Presiden Jokowi agar mendengarkan kata ahli dalam menangani pandemi covid-19 ini.

Hal itu diungkapkan Presiden PKS Sohibul Iman.

Dilansir Kompas.com, Sohibul berharap Jokowi tak hanya mendengarkan para pembantunya yang hanya memiliki ambisi politik maupun bisnis semata.

Baca: Cegah Covid-19, Perempuan Golkar Peduli Sumbang Rp 500 Juta dalam Bentuk APD dan Alkes ke 6 RS

Sohibul memahami kondisi sulit yang tengah dialami Jokowi dalam menentukan sikap di tengah situasi krisis saat ini.

Sohibul menilai mendengarkan pendapat dari orang-orang yang ahli di bidangnya adalah hal yang paling penting dilakukan Jokowi.

"Kalau Bapak sepakat bahwa nyawa warga kita di atas ekonomi kita, maka pihak yang pertama dan utama Bapak dengar adalah pandangan dari para ahli kesehatan masyarakat, para ilmuwan, para ahli epidemiologi, para tenaga medis, para dokter dan perawat yang berjuang pertaruhkan nyawa mereka untuk selamatkan nyawa warga," kata Sohibul di dalam suratnya, Sabtu (4/4/2020).

Para ahli tersebut menurut Sohibul telah memiliki kredibilitas, integritas, dan kompetensi untuk memberikan pandangan secara jernih.

Selain itu tidak memiliki konflik kepentingan.

Baca: Usul Pemilihan Wagub DKI Ditunda, PKS: Berhenti Dulu Bicara Hal Politis, Fokus Tangani Virus Corona

Menurut Sohibul, para ahli tersebut lah yang harus berada di lingkungan pertama Jokowi.

Sohibul meminta Jokowi untuk tidak mendengarkan para pembantunya yang memberi laporan bersifat "asal bapak senang (ABS)".

"Jangan hanya mendengarkan suara para pemodal besar di mana kepentingan mereka semata-mata ingin mengejar keuntungan investasi semata! Jangan salah pilih penasihat di lingkaran Bapak! Salah ambil kebijakan nasib 260 juta warga RI dipertaruhkan!" imbuh dia.

Menurut Sohibul penyelesaian pandemi covid-19 harus didahului akar persoalannya.

Akar persoalan pandemi tersebut adalah penyakit covid-19 itu sendiri.

Sedangkan kondisi ekonomi global dan nasional yang mengalami fluktuasi adalah akibat dari pandemi tersebut.

Sohibul yakin kondisi perekonomian nasional akan pulih seiring dengan diselesaikannya pandemi.

Sohibul mengungkapkan pemerintah harus mengutamakan keselamatan masyarakat dan tenaga medis dalam menangani pandemi ini.

Jokowi pun diminta untuk mempertimbangkan kembali merealisasikan opsi penerapan darurat sipil.

Sohibul menyebut UU Penanggulangan Bencana dan UU Kekarantinaan Kesehatan sudah cukup untuk menangani krisis pandemi saat ini.

Pemerintah disebut harus fokus mendukung kebutuhan tenaga medis yang berjuang di garis depan penanganan pandemi, seperti penyediaan APD, penyediaan swab test yang mencukupi dan pelaksanaannya secara masif sebagai upaya mitigasi.

Selain itu juga penyediaan ventilator, obat-obatan, fasilitas rumah sakit, fasilitas penginapan yang layak dan tentunya santunan bagi para tenaga medis yang telah menjadi korban.

Terapkan Karantina Wilayah

Lebih lanjut, Sohibul juga meminta pemerintah untuk tegas dan berani dalam menerapkan karantina wilayah.

Terutama, di daerah yang telah ditetapkan sebagai zona merah, seperti DKI Jakarta dan sekitarnya.

"Tanpa ada kebijakan karantina wilayah akan sulit memitigasi penyebaran covid-19. Tanpa ada karantina wilayah, terutama untuk daerah zona merah, sulit untuk memitigasi dan melokalisir penyebaran covid-19 ke daerah-daerah lain," ujarnya.

Sohibul pun menilai pemerintah agar tegas dalam kebijakan mudik.

"Jangan sampai episentrum Covid-19 menjadi semakin meluas karena para mudik dari pusat berpotensi menjadi agen yang menyebarkan covid-19 di kampung halamannya. Ini yang sangat berbahaya," kata Sohibul.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PKS Minta Presiden Dengarkan Para Ahli Dalam Tangani Covid-19".

(Tribunnews.com/Wahyu Gilang P) (Kompas.com/Dani Prabowo)