TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Muchamad Nabil Haroen ikut menanggapi kebijakan pemerintah dalam penanganan wabah virus corona atau Covid-19.

Ia meminta pemerintah membebaskan pembayaran iuran BPJS bagi warga miskin dan terdampak Covid-19 selama 3 bulan, dengan tetap mendapatkan hak-hak penanganan kesehatan.

"Pemerintah dapat menyisihkan anggaran penanganan Covid-19 untuk menutup iuran BPJS Kesehatan bagi warga miskin yang tidak mampu membayar."

"Jika penghasilan mereka berkurang atau bahkan tidak ada penghasilan sama sekali karena dampak Covid-19, maka pemerintah wajib menjamin hak pangan dan kesehatan mereka, sesuai dengan kaidah kemaslahatan publik (maslahah 'ammah)," ungkapnya.

Baca: Virus Corona Masuk ke Indonesia, Anggota DPR Gus Nabil: Pemerintah Harus Lebih Sigap dan Terbuka

Baca: Nabil Haroen: Anggota DPR Berpotensi Terkena dan Tularkan Virus Corona

Lebih lanjut, pria yang karib disapa Gus Nabil ini menjelaskan, pemerintah seharusnya membebaskan iuran BPJS kepada warga miskin karena sudah menggelontorkan dana sebesar Rp 405,1 triliun.

Meski dibebaskan iuran BPJS, kata Gus Nabil, warga yang terdampak virus corona atau Covid-19 harus tetap mendapatkan fasilitas kesehatan yang setara,

"Logikanya, pemerintah sudah menggelontorkan dana Rp 405,1 triliun."

"Seharusnya, angka itu juga termasuk pembebasan iuran selama 3 bulan bagi warga miskin peserta kelas 3, yang terdampak Covid-19 hingga tidak punya penghasilan atau tidak mampu membayar."

"Dengan jaminan, tetap mendapatkan fasilitas kesehatan yang setara," ungkapnya.

Baca: Sayangkan Identitas Dua WNI Positif Corona Beredar di Medsos, Nabil Haroen: Kayak Teroris Gitu 

Baca: Darimana Virus Corona Berasal? Ini Kata Ilmuwan hingga Gejala Tak Biasa dari Covid-19

Gus Nabil juga ikut menanggapi keluhan masyarakat soal iuran BPJS dengan kenaikan nonimal meski MA telah membatalkan kenaikan iuran.

Gus Nabil memberikan beberapa catatan ke publik soal iuran BPJS tersebut.

Pria yang akrab dipanggil Gus Nabil ini menyatakan, Komisi IX DPR RI dalam beberapa rapat terakhir, sudah memperingatkan agar BPJS segera menindaklanjuti keputusan MA soal iuran BPJS.

"Secara administratif, komunikasi sudah berjalan sesuai prosedur."

"Pihak BPJS sudah merespon dengan mempelajari putusan MA, serta menunggu Perpres yang mengatur hal ini," ujar Gus Nabil dalam press rilis yang diterima Tribunnews.

Baca: Andrea Dian Sembuh Dari Virus Corona dan Sudah Pulang Dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran

Baca: Update Corona 5 April Sore: Total Kasus 1,2 Juta di Dunia, Spanyol 130.759 Kasus Melebihi Italia

Selanjutnya, Gus Nabil menyampaikan, perlu ada pengawalan teknis baik di BPJS maupun unit-unit keuangan atau bank, yang menjadi vendor untuk pembayaran iuran.

"Pengawalan teknis ini penting, agar ada keseragaman dalam kebijakan keuangan," kata Gus Nabil.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama itu juga mengatakan, edukasi publik terkait pembayaran iuran BPJS menjadi satu komando dengan pernyataan yang sama.

Kemudian, Gus Nabil juga menyebut, harus ada kejelasan dari BPJS kepada warga yang sudah membayar pada bulan Januari dan Februari 2020, terkait kelebihan bayar.

"Apakah kelebihan pembayaran (karena iuran tidak jadi naik), uangnya masuk ke mana?"

"Apa dikembalikan ataukah masuk pada iuran bulan berikutnya?"

"Kami dari Komisi IX meminta penjelasan resmi dari BPJS untuk detail ini," ungkap Gus Nabil.

Baca: Tips Dokter Timnas Indonesia Agar Tidak Terpapar Virus Corona

Baca: UPDATE Kasus Corona di Sulawesi Selatan 5 April 2020: Total 80 Kasus Positif, 245 PDP, 2.109 ODP

Minta Pemerintah Lebih Sigap

Sebelumnya, saat kasus virus corona pertama kali muncul di Indonesia, Gus Nabil meminta pemerintah harus lebih sigap, cermat, sekaligus teliti.

"Kementerian Kesehatan juga harus menyampaikan kepada publik bagaimana langkah-langkah, alur jika seseorang merasa terjangkit virus corona, harus ke mana dan menghubungi siapa," ujar dia dalam rilis yang diterima Tribunnews.com.

Langkah ini, menurut Gus Nabil penting karena sejauh ini, langkah-langkah yang ada masih samar.

Oleh karenanya, perlu langkah yang lebih konkrit untuk menghubungkan antar sektor, seperti Kementerian Kesehatan, Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, dan lainnya.

Anggota Komisi IX ini juga meminta pemerintah lebih terbuka terkait informasi penyebaran virus corona serta berapa jumlah pasien yang terjangkit.

Hal ini merujuk pada pernyataan Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ia mengatakan, tidak boleh ada satu negara pun yang mengasumsikan bebas dari corona.

"Anggapan pemerintah sebuah negara yang bebas dari corona merupakan kesalahan fatal."

"Pernyataan ini harus dibaca sebagai peringatan agar pemerintah tidak meremehkan dampak dari persebaran virus corona, sekaligus mengambil langkah-langkah yang nyata," tegas Gus Nabil, beberapa waktu lalu.

Terkait adanya dua pasien positif virus corona, Gus Nabil meminta Kemenkes dan tim terkait harus mengumumkan langkah-langkah strategis kepada masyarakat.

Sekaligus bagaimana menangani virus ini agar tidak menyebar lebih luas.

"Penting pula untuk menyampaikan informasi fakta lapangan secara real time agar ada kesiapan dari publik," kata dia.

Dalam rilisnya, Gus Nabil mendukung usaha sejumlah relawan dari aktivis kesehatan Indonesia.

Mereka membangun satu sistem informasi yang bisa diakses bersama terkait dengan penanganan virus corona di Indonesia.

"Ini langkah baik yang harus didukung semua pihak."

"Upaya masyarakat bersama-sama pemerintah untuk saling melengkapi."

"Sistem informasi dan data center sangat penting agar publik dapat mengakses informasi yang akurat dan tidak tergerus fitnah, berita palsu, dan hoax," kata dia.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa itu juga menyinggung kebijakan Arab Saudi yang menghentikan ibadah umrah untuk sementara waktu.

Indonesia menjadi satu negara yang ditutup akses umrah dan kunjungan.

Menurut Gus Nabil, hal ini sebagai langkah strategis Arab Saudi untuk menghindari persebaran virus corona yang lebih luas.

"Kita perlu membaca ini sebagai langkah preventif, yang bertujuan untuk kebaikan semua orang."

"Bagi masyarakat Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah umrah, penting untuk mengakses informasi terkini," ujar dia.

Terakhir, anggota DPR dari PDI Perjuangan itu meminta masyarakat Indonesia untuk tetap tenang sekaligus saling membantu untuk mencegah tersebarnya virus corona yang lebih luas.

"Doa dan dukungan moral penting, akan tetapi langkah-langkah pencegahan dari Kementerian Kesehatan dan institusi terkait juga tidak boleh diabaikan," tutupnya.

(Tribunnews.com/Whiesa/Sri Juliati)