TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah terus melakukan upaya dalam memutus mata rantai persebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Hal ini terlihat dari keseriusan pemerintah dalam mencari kasus terkonfirmasi positif yang masih berada di tengah masyarakat.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto menyebut hingga 12 April 2020, sebanyak 27.000 orang telah diperiksa menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR).

"Beberapa kebijakan dan kinerja telah kita lakukan (untuk menghentikan penularan Covid-19)," ujar Yuri yang dikutip dari YouTube BNPB Indonesia, Minggu (12/4/2020).

"Sampai dengan hari ini, sudah lebih 27.000 orang yang kita periksa dengan metode real time PCR," imbuhnya.

"Ini menunjukkan bahwa kita memang secara serius mencari kasus positif terkonfirmasi di masyarakat," jelasnya.

Mengingat pada kasus inilah sumber penularan sangat mungkin terjadi di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, Yuri menuturkan sudah ada lebih dari 60 laboratorium yang digunakan untuk memeriksa spesimen melalui metode PCR.

"Dan sudah lebih dari 60 laboratorium kita aktifkan dengan kapasitas yang semakin ditingkatkan untuk memeriksa spesimen yang diambil dari rumah sakit - rumah sakit di Indonesia" ucapnya.

Sementara itu Yuri mengungkapkan pihaknya sudah mendistribusikan lebih dari 790.000 APD untuk tenaga medis yang merawat pasien Covid-19.

Ia menambahkan, APD yang memiliki kualitas medical great atau kualitas terbaik ini sudah distribusikan ke seluruh Indonesia.

"Oleh karena itu penggunaan yang tepat dan benar sesuai SOP menjadi penting untuk perlindungan secara maksimal kepada tenaga medis di berbagai fasilitas kesehatan," ujar Yuri.

Baca: Menkes Setujui PSBB di Lima Daerah Jawa Barat, Wakil Wali Kota Bogor Ungkap Persiapan yang Dilakukan

Baca: BREAKING NEWS Kementerian Kesehatan Sedang Proses Usulan PSBB Untuk Wilayah Tangerang Raya

Dalam kesempatan itu Yuri juga menyebutkan pemerintah telah mengeluarkan terkait rekomendasi rapid diagnostik test (RDT) yang berbasis pada Antibodi Covid-19 sesuai dengan edaran WHO per 7 April 2020.

"Ini yang menjadikan pedoman agar pelaksanaan rapid tes antibodi bisa lebih terarah sebagai upaya untuk melaksanakan screening terhadap penderita Covid-19 yang berada di tengah masyarakat," kata Yuri.