TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan masih terdapat 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial di masa pandemi Covid-19 ini.

Adapun 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi.

Sementara itu, ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan Covid-19.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam Sidang Kabinet yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Kompas TV, Selasa (14/4/2020).

"Artinya ada di antara kita yang masih belum memiliki respons dan belum memiliki feeling dalam situasi yang tidak normal ini," kata Jokowi, Selasa.

Oleh karena itu, Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu) untuk menegur sejumlah daerah tersebut.

Lebih lanjut, ia pun memerintahkan Mendagri dan Menkeu untuk segera membuat pedoman relokasi anggaran.

"Saya minta Mendagri dan Menkeu membuat pedoman bagi daerah-daerah untuk melakukan relokasi anggaran, sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki satu visi, memiliki prioritas yang sama dalam mengatasi Covid-19," tegas Jokowi.

Jokowi Minta Program Bantuan Sosial Segera Direalisasikan 

Sebelumnya, Jokowi juga meminta Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk segera merealisasikan program bantuan sosial untuk masyarakat terdampak Covid-19.

Menurut Jokowi, program tersebut saat ini sudah sangat mendesak.

Presiden pun meminta program-program yang berkaitan dengan kartu prakerja, PKH, Bantuan Langsung Tunai (BLT), kartu sembako, hingga sembako untuk masyarakat Jabodetabek, dapat segera disiapkan pekan ini.

Hal itu presiden sampaikan dalam Rapat Terbatas (Ratas) Laporan Tim Gugus Tugas Covid-19, yang disiarkan langsung Kompas TV, Senin (13/4/2020).

Baca: Jokowi Minta Kepala Daerah Perhatikan Masa Panen Agustus-September

Baca: Kirim Surat Terbuka Kepada Jokowi, PDUI Berharap Kebutuhan APD Tenaga Medis Terpenuhi

"Berkaitan dengan dampak sosial ekonomi, saya minta Menteri Sosial dan Menteri Keuangan, minggu ini semuanya harus bisa jalan, ini sudah sangat-sangat mendesak sekali," tegas Jokowi, Senin.

"Baik yang berkaitan dengan kartu prakerja, PKH, BLT, kartu sembako, pembagian sembako di Jabodetabek, semuanya disiapkan minggu ini," sambungnya.

Menurut Jokowi, saat ini masyarakat sudah sangat menantikan program tersebut.

Ia tak ingin bantuan tersebut tidak segera sampai di tangan mereka yang membutuhkan.

"Saya turun ke bawah kemarin, bahwa kebutuhan itu sudah ditunggu oleh masyarakat, jangan nanti di bawah melihat kita ini hanya omong saja kalau barangnya tidak sampai ke masyarakat," ujar Kepala Negara.

Mendagri Diminta Ingatkan Pimpinan Daerah untuk Menjaga Ketersediaan Bahan Pokok

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, WHO telah memperingatkan pandemi Covid-19 dapat berdampak pada kelangkaan bahan pokok yang mengakibatkan krisis pangan dunia.

"Peringatan WHO harus kita garis bawahi, bahwa pandemi ini bisa berdampak pada kelangkaan atau krisis pangan dunia. Ini harus kita pastikan," kata Jokowi, Senin.

Jokowi pun meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, untuk mengingatkan para pemerintah daerah agar menjaga ketersediaan bahan pokok.

Baca: Jokowi Minta Tes PCR Corona Diperluas Guna Mengurangi Penumpukan Sampel

Selain menjaga supaya tidak terjadi kelangkaan, Jokowi juga berharap harga bahan pokok akan tetap terjangkau.

"Perlu saya ingatkan lagi untuk Pak Mendagri agar menjaga gubernur, bupati, wali kota, diingatkan untuk menjaga ketersediaan bahan pokok, membuat perkiraan-perkiraan ke depan," kata Jokowi.

"Sehingga kita bisa memastikan tidak terjadi kelangkaan bahan pokok dan harga masih terjangkau," sambungnya.

Menurut Jokowi, hasil panen ke depan juga perlu dilihat secara detail.

"Mungkin panen yang ini baik, tapi panen nanti yang pada penanaman yang ke bulan Agustus, September, nanti betul-betul dilihat secara detail sehingga tidak mengganggu produksi maupun distribusi bahan-bahan pangan yang ada," kata Jokowi.

(Tribunnews.com/Widyadewi Metta)