TRIBUNNEWS.COM - Larangan mudik yang telah ditetapkan pemerintah pusat dinilai tidak akan efektif tanpa ada keseriusan dari pemerintah daerah.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Agus Taufik Mulyono mengungkapkan Pemerintah Kabupaten/Kota harus berani menutup ruas jalan.

Meski ada rencana penutupan jalan tol bagi pemudik, Taufik menyebut bukan tidak mungkin masyarakat akan mencari celah jalan lain.

"Perantara orang mudik kan transportasi dan mobilisasi, itu yang harus dipotong," ungkap Taufik kepada Tribunnews melalui sambungan telepon, Selasa (21/4/2020) malam.

"Nanti kalau tol saja yang ditutup, siapa yang mengendalikan kalau lewat jalan eksisting atau jalan tikus," ujarnya.

Baca: PSBB di Bandung Mulai Hari Ini, Penumpang Angkutan Umum Dibatasi, Warga Tak Boleh Berkerumun

Menurut Taufik, masyarakat juga akan menyiasati larangan yang ditetapkan.

"Kalau jalan nasional ditutup, lewat jalan provinsi. Kalau jalan provinsi ditutup, lewat jalan kabupaten/kota. Kalau ditutup, lewat jalan tikus gimana caranya," ungkapnya.

Maka dari itu, Taufik menilai peran pemerintah daerah dibutuhkan.

"Yang terpenting, kearifan lokal harus jalan, yakni keberanian pemerintah kabupaten/kota untuk menutup jalan," ujarnya.

Mudik Internal Daerah

Taufik mengungkapkan, yang menjadi perhatian justru budaya mudik yang terjadi di dalam satu wilayah internal.

"Selain mencegah mudik jarak jauh, ada mobilisasi berupa budaya mudik di dalam kabupaten atau dalam kecamatan, itu yang lepas dari kontrol sebenarnya," ungkap Taufik.

Baca: ‎Mudik Dilarang, Polri Gelar Operasi Ketupat Sebulan Lebih

Taufik menilai, kegiatan mudik meskipun di dalam wilayah juga memiliki berpotensi terjadinya penularan virus.

"Larangan mudik jangan tanggung-tanggung, mudik kan pergerakan orang, ya pergerakan orang yang dihentikan," ujarnya.