TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily angkat bicara perihal banyaknya kritikan yang ditujukan kepada program Kartu Prakerja.

Menurutnya program tersebut justru relevan dilakukan saat masyarakat tengah sibuk melawan pandemi virus corona atau Covid-19.

"Saya kira bagi pihak-pihak yang mengkritik Program Kartu Prakerja harus mempelajari secara utuh bagaimana implementasinya. Kartu Prakerja ini justru sangat relevan di saat kita menghadapi pandemi Covid-19," ujar Ace, kepada Tribunnews.com, Rabu (22/4/2020).

Baca: Kartu Prakerja Tak Jelas, PKS Usul Dananya Dialokasikan ke Pekerja Terdampak Covid-19

Ace mengatakan Kartu Prakerja bukan hanya menjadi solusi bagi kalangan yang terdampak Covid-19, tetapi merupakan upaya nyata untuk memastikan agar warga negara yang belum memiliki kemampuan skill dan keterampilan di dunia kerja akan dilatih serta dibina agar SDM-nya mumpuni.

Dengan demikian, kata dia, pemerintah akan hadir memberikan kemampuan dan peluang kerja kepada mereka.

Perihal metode daring yang digunakan, Ace berpandangan hal tersebut sejalan imbauan pemerintah menghadapi Covid-19 melalui physical distancing.

"Tidak mungkin proses peningkatan skill di saat mewabahnya Covid-19 ini dengan metode konvensional, malah harus dengan menggunakan daring," kata politikus Golkar tersebut.

"Selain bahwa pemegang Kartu Prakerja akan mendapatkan pengetahuan atau skill, dia juga akan mendapatkan bantuan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya selama menjadi peserta program tersebut," tandasnya.

Baca: Dimas Oky Nugroho Minta Negara Jamin Kualitas Belajar saat Pandemi Covid-19

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah disarankan mengkaji ulang implementasi program Kartu Pra Kerja.

Menurut anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus, distribusi kebijakan itu sebaiknya diubah menjadi bantuan langsung untuk menekan dampak ekonomi akibat pandemi virus corona agar tidak semakin meluas.

"Menurut saya, program Kartu Pra Kerja diubah saja jadi bantuan langsung usaha atau padat karya. Jadi belajarnya langsung dengan usaha mandiri, bukan sekadar kursus online. Saat ini mereka lebih butuh dana untuk menggerakkan, create ekonomi, untuk menghidupkan usaha rakyat," kata Deddy dalam keterangannya, Senin (20/4/2020).

Baca: Hanya Karena Ponsel Dimatikan, AC Milan Hampir Gagal Boyong Rui Costa ke San Siro

Wakil Rakyat dari Kalimantan Utara itu menjelaskan, masyarakat akan mendapat manfaat lebih besar jika menerima anggaran langsung setelah mendaftar dan terverifikasi sebagai pendaftar Kartu Pra Kerja.

Jika itu terjadi, kata Deddy, masyarakat bisa segera memanfaatkan bantuan dari program senilai Rp20 triliun tersebut untuk memulai dan menggerakkan usaha padat karya dan menggeliatkan perekonomian.

Deddy khawatir, manfaat program Kartu Pra Kerja tidak efektif karena pendaftar harus mengikuti pelatihan berbayar atau kursus online bertarif jutaan rupiah.