TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Ketua Majelis Permusyarawatan Rakyat (MPR) RI, Amien Rais, bersama dengan 23 orang lainnya mengajukan permohonan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Baca: RS Brimob dan Setukpa Polri Sukabumi Terima 200 APD dari Batalyon Dhira Brata Akpol 1990 

Ahmad Yani, kuasa hukum Amien Rais dan kawan-kawan pemohon uji materi, mengatakan upaya pengujian materi itu dilakukan karena Perppu itu dinilai membatasi kewenangan DPR dalam memberikan persetujuan APBN. Khususnya berkenaan dengan defisit anggaran menjadi terbatas pada batas minimum 3% PDB.

Adapun, batasan defisit anggaran tersebut diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 2 ayat (1) huruf a.

Adanya batas minimum tersebut, bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) dan (3) UUD 1945, yang menghendaki APBN harus disetujui DPR RI, dengan berbagai pertimbangan.

Baca: Pemohon Uji Materi Soroti Imunitas Pemerintah di Perppu Corona

"Persetujuan DPR ini teramat penting karena mencerminkan kedaulatan rakyat. Itulah sebabnya, jika DPR tak menyetujui Rancangan UU APBN, maka Pemerintah tidak punya pilihan selain menggunakan UU APBN tahun sebelumnya,” kata Ahmad Yani, di ruang sidang pleno MK, Selasa (28/4/2020).

Namun, kata dia, Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1,2, dan 3 Perppu Nomor 1 Tahun 2020,menihilkan arti penting persetujuan DPR. Hal ini, karena pengaturan yang demikian membuka peluang pemerintah memperlebar jarak antara jumlah Belanja dan Pendapatan sampai dengan tahun 2022.

Baca: Mike Tyson Ungkap Kisah Pahit di Balik Hinga Bingar Kejayaannya di Atas Ring

Atau setidak-tidaknya, DPR tidak bisa menggunakan fungsi persetujuan secara leluasa, melainkan dipatok batas minimal 3% PBD, tanpa ada batas maksimal presentasi PDB. Selain itu, pengaturan batas minimal defisit tanpa menentukan batas maksimal, dianggap seperti memberi cek kosong.

"Sama saja dengan memberikan ‘cek kosong’ bagi pemerintah melakukan akrobat dalam penyusunan APBN setidaknya sampai dengan tiga tahun ke depan atau Tahun Anggaran 2022,” tuturnya.

Menurut dia, hal ini berpotensi disalahgunakan Pemerintah untuk memperbesar rasio pinjaman negara, khususnya pinjaman yang berasal dari luar negeri. Sehingga, dibukanya batasan jumlah defisit menjadi tanpa batas, pemerintah bisa memperbesar jumlah rasio pinjaman selama ini.

Baca: Pura-pura Mau Booking, PSK Ini Dibekap Lalu Dicelurit Dua Pengamen, Mayat Dibuang Harta Dirampas

Selain itu membatasi kewenangan DPR, dia melanjutkan, materi Perppu Covid-19 itu, dianggap tak memiliki urgensi dan alasan hukum. Dia mengungkapkan, sudah ada aturan Keuangan Negara, yang mengatur mekanisme pelaksanaan APBN, tanpa harus mengeluarkan Perppu.

Dia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengatur mekanisme pelaksanan APBN dalam keadaan tidak normal atau darurat, tanpa perlu mengeluarkan Perppu, yang memang sama sekali tidak dikenal dalam rezim penyusunan Anggaran Negara/Keuangan Publik.

“Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3), (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara," jelasnya.

Atas dasar itu, pemerintah bisa memilih skema dengan Undang-Undang APBNP (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan) atau menggeser anggaran, termasuk melakukan pengeluaran untuk keperluan tidak ada pagu anggaran di UU APBN periode yang sedang berjalan.

"Kedua skema Pelaksanaan APBN dalam Undang-undang Keuangan Negara ini sejatinya dapat menjadi pllihan pemerintah dalam menghadapi kemungkinan permasalahan perekonomian sebagai akibat dari wabah Virus Covid-19," tegas Yani.

Baca: Penjelasan Dokter: Kondisi Ibu Hamil yang Boleh dan Tidak untuk Menjalankan Puasa

Sehingga, dia mencurigai, upaya pemerintah itu sebagai agenda politik anggaran yang disusupkan, agar Pemerintah mendapat legitimasi hukum untuk berakrobat menyusun anggaran negara sampai tiga tahun ke depan, khususnya legitimasi menambah jumlah pinjaman luar negeri yang dianggap sebagai jalan paling rasional untuk melakukan pemulihan ekonomi pasca wabah Covid-19.

“Dengan konsekuensi APBN kita di masa yang akan datang semakin tergerus dan terbebani untuk melunasi piniaman luar negeri Indonesia yang semakin membengkak,” tambahnya.

Sebelumnya, Amien Rais bersama dengan 23 orang lainnya mengajukan uji materi terhadap Perppu Corona. Perkara itu tercatat di nomor 23/PUU-XVIII/2020.

Pada permohonannya, para pemohon menguji Pasal 2 ayat (1) huruf a Angka 1, Angka 2, dan Angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28 Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Permohonan itu diterima dari pemohon, pada Selasa 14 April 2020.