Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Virus Corona

Cegah Pandemi Covid-19 dan Pulihkan Perekonomian, Pemerintah Diminta Serius Jalankan Perppu 01/2020

Harusnya Industri yang menggerakan sektor ril dan menyerap tenaga kerja yang banyak benar benar mendapat insentif seperti penurunan pajak.

Cegah Pandemi Covid-19 dan Pulihkan Perekonomian, Pemerintah Diminta Serius Jalankan Perppu 01/2020
Tribunnews/Jeprima
Suasana deretan gedung bertingkat di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (28/1/2020). Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tembus di angka 6 persen hingga 2024 mendatang. Untuk mencapai pertumbuhan tersebut, pemerintah akan gencar dalam menggenjot investasi. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko widodo sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang (Perppu) No. 01/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

Salah satu kebijakan yang tertera dalam Perpu tersebut adanya dukungan dana insentif sebesar Rp 70,1 triliun dan relaksasi perpajakan bagi sektor dunia usaha yang terdampak Covid-19.

Selain itu adanya kebijakan penundaan pembayaran cicilan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro dan penundaan pembayaran pinjaman terutama untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan pelaku ekonomi kecil lainnya.

Pemerintah juga melakukan penurunan tarif PPh badan dari 25 persen menjadi 22 persen.

Pengamat ekonomi dari INDEF Ariyo DP Irhamna mengatakan sayangnya, kebijakan tersebut belum diterapkan secara sungguh sungguh oleh pelaksana kebijakan pemerintah.

Harusnya Industri yang menggerakan sektor ril dan menyerap tenaga kerja yang banyak benar benar mendapat insentif seperti penurunan pajak dan tidak ada kenaikan cukai.

Sementara pelaku usaha UKM benar benar dibebaskan dari membayar cicilan hutang selama wabah Covid 19 berlangsung.

“Ada keringanan pada nasabah yang sedang berhutang ataupun keringanan-keringanan lain dari lembaga keuangan," kata Ariyo, Selasa (28/4/2020).

Menurut dia, harusnya pihak otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawal kebijakan tersebut agar bisa benar benar diterapkan.

Sehingga para pelaku usaha yang terdampak Covid-19, benar benar mendapatkan kemudahan untuk menunda kewajiban membayar cicilannya selama beberapa bulan atau sampai wabah Covid-19 ini berlalu.

Halaman
1234
Editor: Hasanudin Aco
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas