Sehingga diharapkan pada Juni mendatang, kasus Corona bisa menurun di Indonesia, dan pada Juli nanti, kehidupan bisa berjalan normal.

"Presiden meminta kita semua untuk bisa bekerja lebih keras lagi dan mengajak masyarakat untuk lebih patuh, disiplin, dan aparat supaya lebih tegas agar pada Juni mendatang kita mampu menurunkan kasus covid di Indonesia. Sehingga pada Juli diharapkan kita sudah bisa mulai mengawali hidup normal kembali," katanya.

Presiden juga meminta kepada petugas agar himbauan untuk patuh terhadap protokol kesehatan, disampaikan semudah mungkin ke masyarakat. Bahkan bila perlu menggunakan bahasa daerah.

"Tidak mudik, lakukan protokol kesehatan, cuci tangan, gunakan masker, jaga jarak. Ketika jaga jarak pun diharapkan satu sama lain bisa tingkatkan kesadaran kolektif. Apabila ada seseorang mendekatkan diri ke kita, maka kita pun harus berusaha menghindari orang tersebut. termasuk keberanian untuk mengingatkan satu sama lainnya agar tidak ada kerumunan pada tempat tertentu," pungkasnya.

Pengintegrasian Data
Doni Monardo mengatakan bahwa Presiden telah memerintahkan untuk mengintegrasikan data Covid-19 antara lembaga pemerintah.

Oleh karena itu menurut Doni, sejumlah kementerian dan lembaga telah menggelar pertemuan pada Senin pagi untuk mempersiapkan pengintegrasian data tersebut.

" Pagi ini telah dilaksanakan pertemuan terintegrasi antara Kemenkominfo, Kemendagri, dengan Kemenkes, dengan BSSN dan dibantu Komisi Informasi Publik. Diharapkan langkah-langkah pengintegrasian data bisa segera terwujud," kata Doni dalam video conference, Senin, (27/4/2020).

Nantinya data Covid-19 akan disampaikan Juru Bicara Pemerintah pusat. Data tersebut disampaikan secara terbuka kepada publik.

"Bapak Menkes tugaskan Jubir pusat untuk sampaikan data sebagaimana adanya," katanya.

Selain itu, pemerintah juga meminta daerah membangun posko terintegrasi dalam menghadapi COVID-19. Posko melibatkan BPBD, TNI, Polri, Kemenkominfo, BIN daerah, dan lainnya.

"Manakala posko ini bisa menjadi satu maka seluruh perkembangan di lapangan bisa diketahui dan kepala gugus tugas provinsi bisa mengambil langkah yang cepat dan tepat," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Tribunnews Taufik Ismail/KompasTV)