TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengkritik para menteri atau pembantu presiden yang tak satu komando dalam mengimplementasikan perintah presiden. Termasuk soal penanganan virus corona (Covid-19).

Menurut Karyono, setiap pemerintahan dalam suatu negara seharusnya bersatu dan kompak dalam menghadapi Covid-19.

"Namun hal ini ternyata tidak terjadi di Indonesia. Hal itu ditandai sejumlah perbedaan kebijakan dan silang pendapat yang membuat blunder dan menambah kebingungan masyarakat," kata Karyono melalui keterangan tertulis kepada Tribunnews, Jumat (8/5/2020).

Baca: Perludem: Perppu Pilkada Luput Mengatur Soal Anggaran

Menurut Karyono, sejumlah kebijakan terlihat paradoks dengan keinginan Presiden Jokowi yang menghendaki penanganan pandemi Covid-19 ini dilakukan dengan cepat dan tepat.

Bahkan, yang muncul justru ego sektoral, kebijakan yang dinilai bertolak belakang dan menimbulkan polemik.

Karyono menganggap, silang pendapat memang sudah nampak sejak awal pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia.

Desakan pemerintah daerah dan masyarakat menggema sangat kuat agar pemerintah pusat segera menetapkan kebijakan lockdown.

"Sementara pemerintah pusat masih menimbang kebijakan yang tepat sebelum akhirnya memutuskan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)," ucapnya.

Baca: Tagihan Listrik Pelanggan Melonjak, PLN Buka Posko Pengaduan

Lebih lanjut l, Karyono mengatakan, silang pendapat soal ekspor masker juga menjadi sorotan publik. Airlangga Hartarto sebagai Menko Ekonomi menyebut pemerintah akan membatasi ekspor masker ke luar negeri karena di dalam negeri masih membutuhkan masker dalam jumlah besar.

Berbeda dengan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto yang menegaskan pemerintah tidak akan membatasi ekspor masker.

Karyono mengatakan, perselisihan kebijakan di lingkungan pemerintah belum berhenti sampai di situ.

Baca: Menlu Telepon ABK WNI Kapal Long Xin 629 di Korsel

Silang pendapat kembali terjadi saat Plt Menteri Perhubungan (Menhub) Luhut Binsar Pandjaitan mengeluarkan kebijakan transportasi online tetap diperbolehkan mengangkut penumpang.

Kebijakan ini dinilai bertolak belakang dengan aturan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto.

Situasi tambah runyam, kata Karyono, saat Belva Devara dan Andi Taufan dua staf khusus milenial membuat langkah blunder. Langkah dua staf khusus presiden tersebut membuat publik marah.