Presiden Joko Widodo Sebut Angka Kematian Akibat Corona 82 Persen Ada di Pulau Jawa
Presiden Joko Widodo menyebut kasus positif virus corona baru atau Covid-19 paling banyak terjadi di pulau Jawa.
Penulis: Endra Kurniawan
Editor: Whiesa Daniswara
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo menyebut kasus positif virus corona baru atau Covid-19 paling banyak terjadi di Pulau Jawa.
Setidaknya dari dari keseluruhan data yang ada, 70 persen kasus positif Covid-19 ada di Jawa.
"Demikian juga angka kematian 82 persen ada di Jawa," ucap Jokowi saat memberikan pengantar dalam rapat terbatas melalui video conference mengenai Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Selasa (12/5/2020).
Oleh karena itu, ia meminta kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk memastikan pengendalian Covid-19 di 5 provinsi di Pulau Jawa dilakukan secara efektif dalam dua minggu ke depan.
Baca: Setelah Pandemi COVID-19 Berakhir, Prosedur Ini Harus Dijalani Pendaki Sebelum Naik Gunung
Baca: Jokowi Perintahkan Mendagri Landaikan Kurva Virus Corona di Daerah
"Momen lebaran ini betul-betul kita gunakan," katanya dikutip dari channel YouTube Sekretariat Kabinet RI.
Mantan Wali Kota Solo ini juga meminta adanya evaluasi secara detail terhadap data tren Covid-19 dari tingkat provinsi hingga kabupaten maupun kota.
Utamanya tren data penambahan atau penurunan kasus positif terhadap wilayah-wilayah yang menerapkan PSBB dan tidak.
"Memang kalau hasilnya bervariasi, berbeda-beda di setiap daerah, pelaksanaannya juga dengan efektivitas yang berbeda-beda," imbunya.
Berdasarkan data yang ada, terdapat 4 provinsi dan 72 kabupaten atau kota yang melaksanakan kebijakan PSBB.
Baca: Jokowi Minta Alat Tes PCR hingga Ventilator Buatan Lokal Segera Diproduksi Secara Massal
Baca: 3 Poin Penting yang Disampaikan Jokowi dalam Ratas, Tes PRC hingga Pengembangan Vaksin
Serta sisanya belum menjalankan kebijakan ini atau memilih menangani Covid-19 dengan cara yang lainnya.
Selain perihal evaluasi, Jokowi juga menyinggung rencana pelonggaran PSBB.
Ia meminta rencana pelonggaran kebijakan PSBB dilakukan secara cermat.
"Kelonggaran PSBB agar dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa."
"Didasarkan pada data lapangan, supaya pelaksanaan lapangan berdasarkan keputusan yang benar."
