Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR dari fraksi PKS Nasir Djamil menyebut pemerintah pusat kerap tidak konsisten mengeluarkan kebijakan terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di masa pandemi Covid-19.

Misalnya pelonggaran yang memberi izin kepada warga berusia di bawah 45 tahun untuk beraktivitas di luar rumah saat pandemi.

Nasir menilai inkonsistensi pemerintah inilah yang menjadi faktor masyarakat melanggar aturan PSBB.

"Menurut saya memang pemerintah harus bisa konsisten sehingga masyarakat bisa menyikapi konsisten aturan ini dengan patuh," kata Nasir dalam diskusi virtual bertajuk 'Masa Depan Politik Agama Pasca Pandemi', Selasa (19/5/2020).

Baca: Inovasi Industri Perlu Disertakan dalam Pemulihan Ekonomi Saat Pandemi

Selain itu, Nasir menyoroti ketidaktegasan pemerintah menegakkan aturan larangan mudik.

Namun, pemerintah juga yang mengizinkan moda transportasi untuk beroperasi lintas daerah.

Menurutnya hal itulah yang membuat banyak warga masih nekat melakukan mudik karena sikap pemerintah yang 'plin plan'.

Baca: Jendi Pangabean Kecewa Berat Dengar ASEAN Para Games 2020 Filipina Dibatalkan

"Misalnya dilarang mudik tetapi kemudian mereka mudik sehingga polisi menghalau bahkan menyetop dan memutar balik. Ada puluhan ribu kendaraan baik roda dua atau empat harus balik arah karena ingin mudik padahal sudah dikasih tahu tidak boleh mudik tetapi kenapa masih ada aja yang mudik," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR RI itu juga menyoroti cara komunikasi pemerintah memyebarluaskan informasi tentang Covid-19.

Baca: BPS Sebut 44,83 Juta Orang Telah Ikut Sensus Penduduk Online 2020 Per 19 Mei

Nasir melihat pada realita masih banyaknya masyarakat yang tidak menerapkan protokol pencegahan Covid-19 saat berada di luar rumah.

"Beberapa waktu lalu saya ke Ciawi misalnya pasar-pasar di Ciawi itu penuh, yang menggunakan masker juga bisa dihitung dengan jari. Jadi sebagian besar masyarakat kita itu tidak merasa ada pandemi ini. Apakah mereka tidak tahu ada informasi pandemi ini atau mereka tidak mau tahu?," ucapnya.

"Atau jangan-jangan mereka tidak menganggap lagi bahwa instruksi atau informasi yang diberikan itu adalah informasi yang penting, berwibawa serta harus dipatuhi. Ini harus kita tanyakan juga," katanya.

Tercatat Ada 11.891 PDP dan 45.300 ODP di Indonesia