“SOP juga diperlukan dalam rangka pemantauan berbasis IT bagi pergerakan ODP dan tracking OTG melalui ponsel,” ujar wakil rakyat dari dapil Kalimantan Utara tersebut.

Kelima, pemerintah harus mampu meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi meningkatnya angka penderita Covid-19. Bersama dengan itu, lanjut Deddy, kapasitas industri kesehatan juga harus ditingkatkan dalam rangka tersedianya masker, alat rapid test, hand sanitizer, vitamin, dan suplemen dalam jumlah dan harga yang terjangkau masyarakat. 

Baca: Bantuan Bentuk Sembako Rawan Dikorupsi, DPRD Sumut Minta Bansos Dalam Bentuk Tunai

“Jika perlu, bansos juga harus menyertakan kebutuhan-kebutuhan medis seperti vitamin, dan masker,” kata Deddy.

Keenam, pemerintah disarankan menyiapkan payung hukum dalam rangka penerapan sanksi bagi pelanggar ketentuan new normal.

“Pemerintah harus konsisten dalam melaksanakan kebijakan ini dan pengawasannya, ketegasannya, serta panduan yang benar,” ujar Deddy.

Selain itu, menurut Deddy, masyarakat juga perlu kerja sama dan disiplin karena new normal berarti cara hidup baru atau kebiasaan-kebiasan baru. 

Untuk itu perlu melakukan disiplin diri, di dalam keluarga, di komunitas tempat tinggal atau di tempat-tempat beraktivitas. 

“Saling mengingatkan sesama warga, saling membantu bila ada yang kesulitan mendapatkan alat pelindung dan kebersihan diri. Tidak ada salahnya dana desa juga dialokasikan untuk membantu masyarakat yang kesulitan membeli sendiri masker atau hand sanitizer,” kata Deddy.

“Pandemi ini hanya bisa kita lawan jika masyarakat bersatu, bergotong-royong, dan disiplin. Waspadai berita atau informasi negatif tanpa sumber yang valid atau yang tidak bermanfaat seputar wabah. Pandemi ini masalah di seluruh dunia, dan tidak pilih bulu dalam menginfeksi orang,” pungkasnya.