Kemudian untuk lebih mendorong perputaran ekonomi, pemerintah menambah manfaat dan kepesertaan bansos reguler.

Program Sembako ditingkatkan indeksnya dari Rp150 ribu/KPM/bulan menjadi Rp200 ribu/KPM/bulan selama enam bulan ke depan, atau dari bulan Maret sampai Agustus 2020.

Kepesertaan program ditambah, dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM.

Demikian pula dengan Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah juga meningkatkan kepesertaan dari 9,2 juta menjadi 10 juta KPM.

Periode pencairan yang biasanya tiga bulan sekali, dimajukan menjadi setiap bulan.

Kebijakan ini ditempuh untuk mengantisipasi timbulnya perlambatan perekonomian Indonesia.

“Kebijakan ini merupakan respon pemerintah untuk menjaga konsumsi di lapisan terbawah agar tidak terganggu oleh perlambatan ekonomi,” kata Mensos Juliari. Dengan uang yang langsung masuk di e-wallet, KPM bisa langsung membelanjakannya sesuai dengan bahan pangan yang menjadi kebutuhannya.

Sama seperti bansos reguler, bansos non reguler seperti Bansos Sembako Bantuan Presiden dan Bansos Tunai (BST), juga berperan penting menggerakkan roda perekonomian.

Ketersediaan bahan makanan pada Bansos Sembako Banpres, tidak lepas dari keterlibatan pekerja selama proses produksi dilakukan.

“Kemudian untuk BST, ini dari bantuan uang tunai, KPM bisa membelanjakan ke warung terdekat atau industri kecil setempat. Dengan demikian, bisa menggerakkan perekonomian setempat, atau juga membuka peluang kerja bagi korban PHK,” kata Mensos.

Dalam kesempatan berbeda, Sekjen Kemensos Hartono Laras menyatakan, selain dari Kemensos, bansos untuk masyarakat terdampak Covid-19, juga datang dari K/L lain dan juga dari pemerintah daerah.

“Baik bansos pangan maupun tunai, berperan penting memberdayakan masyarakat dan perekonomian lokal. Karena dana dari KPM bisa dibelanjakan di lingkungan setempat dan barang-barang yang dibutuhkan disediakan oleh pemasok lokal,” katanya.