Pimpinan DPR Sarankan Pembukaan Sekolah di Zona Hijau Ditunda
Menurutnya saat ini masih berisiko tinggi untuk kembali membuka kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai persiapan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membuka sekolah di zona hijau belum maksimal.
Menurutnya saat ini masih berisiko tinggi untuk kembali membuka kegiatan belajar mengajar di sekolah.
"Karena bagaimanapun anak-anak sekolah ini sangat rentan untuk menjamin, misalnya untuk pengawasan ketika mereka sedang sekolah, apakah cukup tenaganya atau sumber dayanya," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2020).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan sebaiknya pemerintah tidak mengambil risiko dengan membuka kembali sekolah saat pandemi Covid-19 masih mewabah di Indonesia.
Ia mengatakan kegiatan belajar mengajar masih bisa dilakukan secara daring atau online di rumah.
"Yang penting kuota internet itu kemudian bisa disediakan dan anak-anak bisa belajar dengan nyaman di rumah," ucapnya.
Terkait empat syarat pembukaan sekolah di zona hijau, Dasco melihat syarat itu tidak bisa menjamin para siswa aman dari penyebaran Covid-19.
Terlebih, dia menilai kesiapan secara infrastruktur penunjang penerapan protokol kesehatan belum siap.
"Dan apakah cukup sarana dan prasarananya serta SDM-nya, kalau menurut saya jangan kita terlalu spekulasi untuk anak sekolah. Kalau saya sarannya ditunda dulu," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akhirnya memutuskan untuk memperbolehkan kegiatan pembelajaran tatap muka atau pembukaan sekolah di wilayah zona hijau
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan terdapat enam persen wilayah di Indonesia yang telah merepresentasikan masuk zona hijau.
Pemerintah daerah wilayah zona hijau dipersilakan untuk menggelar pembelajaran tatap muka.
"6 persen zona hijau yang kami persilakan pemerintah daerah melakukan pembelajaran tatap muka dengan protokol ketat," ujar Nadiem dalam konferensi pers secara daring, Senin (15/6/2020).