Presiden Jokowi Minta Kepala Daerah Tidak Paksakan New Normal
Provinsi Jawa Tengah (Jateng) terjadi lonjakan kasus positif Covid-19 pada pekan ke-26 sebesar 922 kasus.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Jokowi mengingatkan kepala daerah dan gugus tugas daerah agar dalam membuka tatanan baru atau adaptasi kebiasaan baru, harus berdasarkan data ilmiah dan saran para pakar.
Hal itu disampaikan Presiden saat mengunjungi Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Jawa Tengah (Jateng) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Jateng, Selasa, (30/6/2020).
"Saya titip jangan sampai membuka pada tatanan baru new normal tetapi tidak melalui tahapan-tahapan yang benar. Setiap kita membuat kebijakan setiap kita membuat policy betul-betul tolong yang namanya data science itu dipakai," ujar Presiden.
Presiden juga mengingatkan agar dalam membuka tatanan baru atau new normal jangan dipaksakan.
Apabila belum layak dan memungkinkan secara ilmiah dan saran pakar, maka new normal jangan diterapkan.
"Jangan sampai kita berani membuka masuk ke new normal tetapi keadaan datanya masih belum memungkinkan, jangan dipaksa sehingga tahapan-tahapan, harus betul-betul disiapkan," katanya.
Tahapan tersebut diantaranya yakni adanya fase prakondisi, mulai dari sosialisasi hingga simulasi.
Setelah prakondisi maka selanjutnya yakni penentuan atau timing new normal.
"Timingnya harus tepat. jangan sampai Rt nya masih tinggi diatas 1, R0 masih tinggi kita sudah berani buka, hati-hati jangan membuat kebijakan tanpa sebuah data science yang jelas," katanya.
Setelah timing, maka selanjutnya yakni penentuan prioritas sektor penerapan new normal.
Apakah sektor industri terlebih dahulu, sektor pariwisata, atau sektor lainnya yang memungkinkan.
"Tetapi juga mungkin masih dibatasi kalau kapasitas biasanya 1000, ya 500 dulu. Tidak usah tergesa-gesa yang karena yang kita hadapi ini dua, kesehatan dan ekonomi yang semuanya harus berjalan dengan baik," katanya.
Setelah semuanya dilalui, menurut Presiden harus ada evaluasi yang dilakukan setiap minggu atau dua minggu sekali.
Kalau penerapan new normal membuat kasus positif melonjak, maka harus dicabut kembali.
