Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Satu Aplikasi Jutaan
Cerita
Indonesia
DOWNLOAD NOW!
Tribun
LIVE ●

Presiden Jokowi Minta Kepala Daerah Tidak Paksakan New Normal

Provinsi Jawa Tengah (Jateng) terjadi lonjakan kasus positif Covid-19 pada pekan ke-26 sebesar 922 kasus.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Presiden Jokowi Minta Kepala Daerah Tidak Paksakan New Normal
Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Villa So Long dan Pantai So Long di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (25/6/2020). / 

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Jokowi mengingatkan kepala daerah dan gugus tugas daerah agar dalam membuka tatanan baru atau adaptasi kebiasaan baru, harus berdasarkan data ilmiah dan saran para pakar.

Hal itu disampaikan Presiden saat mengunjungi Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Jawa Tengah (Jateng) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Jateng, Selasa, (30/6/2020).

"Saya titip jangan sampai membuka pada tatanan baru new normal tetapi tidak melalui tahapan-tahapan yang benar. Setiap kita membuat kebijakan setiap kita membuat policy betul-betul tolong yang namanya data science itu dipakai," ujar Presiden.

Presiden juga mengingatkan agar dalam membuka tatanan baru atau new normal jangan dipaksakan.

Apabila belum layak dan memungkinkan secara ilmiah dan saran pakar, maka new normal jangan diterapkan.

"Jangan sampai kita berani membuka masuk ke new normal tetapi keadaan datanya masih belum memungkinkan, jangan dipaksa sehingga tahapan-tahapan, harus betul-betul disiapkan," katanya.

Tahapan tersebut diantaranya yakni adanya fase prakondisi, mulai dari sosialisasi hingga simulasi.

Rekomendasi Untuk Anda

Setelah prakondisi maka selanjutnya yakni penentuan atau timing new normal

"Timingnya harus tepat. jangan sampai Rt nya masih tinggi diatas 1, R0  masih tinggi kita sudah berani buka, hati-hati jangan membuat kebijakan tanpa sebuah data science yang jelas," katanya.

Setelah timing, maka selanjutnya yakni penentuan prioritas sektor penerapan new normal.

Apakah sektor industri terlebih dahulu, sektor pariwisata, atau sektor lainnya yang memungkinkan. 

"Tetapi juga mungkin masih dibatasi kalau kapasitas biasanya 1000, ya 500 dulu. Tidak usah tergesa-gesa yang karena yang kita hadapi ini dua, kesehatan dan ekonomi yang semuanya harus berjalan dengan baik," katanya.

Setelah semuanya dilalui, menurut Presiden harus ada evaluasi yang dilakukan setiap minggu atau dua minggu sekali.

Kalau penerapan new normal membuat kasus positif melonjak, maka harus dicabut kembali. 

"Kalau memang keadaannya naik ya tutup lagi harus berani seperti itu harus berani memutuskan seperti itu," pungkasnya.

Halaman 1/2
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Atas