Sementara itu Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena mengatakan, demi menghindari kejadian berulang seperti dalam cluster Secapa TNI AD, dia mengusulkan adanya pengecekan rutin pada sekolah-sekolah atau komunitas berasrama.

"Kami usulkan untuk semua sekolah atau komunitas berasrama secara rutin satu atau dua minggu dilakukan pengecekan oleh pengelola atau pendidik dibantu oleh Pemda atau Gugus Tugas. Sehingga pelajaran kasus Secapa TNI AD bisa dihindari di waktu mendatang," ujar Melki.

Dia juga mengatakan pemberlakuan protokol kesehatan di sekolah, komunitas, atau pelatihan berasrama lainnya seperti pesantren hingga seminar harus dilakukan dan diawasi lebih ketat dan disiplin.

Karena potensi penularan satu komunitas sekaligus sangat mungkin terjadi jika salah satu anggota komunitas terpapar Covid-19.

"Lingkungan yang tertutup dan interaksi yang rutin setiap hari dari semua anggota peserta didik dan pendidik selama 24 jam sehari, selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan perlu diantisipasi dengan ekstra ketat. Protokol kesehatan harus dibuat lebih detail, jelas, konkrit dan harus diberlakukan jauh lebih ketat serta disiplin," kata dia.

Politikus partai Golkar tersebut menilai pengecekan berkala secara acak, baik melalui rapid test atau PCR juga penting dilakukan. Di samping itu, protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun da menggunakan masker tetap harus dilakukan.

"Pengecekan secara acak dan berkala melalui rapid test atau PCR tentunya harus rutin dilakukan secara periodik seminggu atau dua minggu sekali. Untuk memastikan apakah komunitas asrama masih aman atau ada yang terjangkit," jelas Melki.(tribun network/dit/kps/meg/wly)