TRIBUNNEWS.COM - Pemilihan untuk parlemen Hong Kong, yang sebelumnya dijadwalkan untuk September 2020, akan ditunda karena lonjakan kasus virus corona.

Dikutip dari Sky News, Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mengatakan, pemilihan sekarang akan diadakan pada 5 September 2021.

Keputusan itu pun bertujuan, lebih baik untuk menjaga kesehatan masyarakat dari penyebaran Covid-19.

Dia mengatakan itu adalah "pilihan tersulit" yang telah dia buat dalam tujuh bulan terakhir.

Bahkan, pemerintah mendapat dukungan dari pemerintah Cina dalam membuat keputusan.

Hong Kong sedang menghadapi kebangkitan dalam kasus Covid-19.

Baca: Aktris Hong Kong Cecilia Cheung Digugat Rp 23 Milyar atas Dugaan Pelanggaran Kontrak

Baca: Masa Depan Suram, Warga Hong Kong Pertimbangkan Emigrasi

Ia mencatatkan lebih banyak kasus minggu ini daripada bulan terakhir sebelumnya selama pandemi.

Kota ini mencatat 3.273 infeksi pada hari Jumat, lebih dari dua kali lipat jumlah pada tanggal 1 Juli.

Langkah ini dilakukan setelah 12 kandidat pro-demokrasi, termasuk aktivis Joshua Wong dan anggota Dewan Legislatif saat ini, didiskualifikasi dari pencalonan dalam pemilihan.

Calon dilarang berdiri karena kurangnya dukungan untuk undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan di Hong Kong oleh Beijing.

Sebab, sebelumnya ada seruan kepada pemerintah asing untuk memberikan sanksi kepada pejabat Hong Kong dan daratan Cina.

Baca: China Terbitkan UU Keamanan Nasional Baru, TikTok Pilih Hengkang dari Hong Kong: Hanya Pasar Kecil

Baca: Dorong Perdagangan Bebas ASEAN dan Hong Kong, RRT, Pemerintah Berikan Penurunan Bea Masuk

Pun karena berjanji untuk memblokir undang-undang pemerintah jika terpilih untuk LegCo sebagai anggota oposisi.

Adapun menunda pemilihan lebih dari dua minggu akan memicu "krisis konstitusional".

22 legislator pro-demokrasi memperingatkan, dalam sebuah pernyataan yang diberikan sebelum pengumuman.

"Setelah satu tahun gerakan demokratis, penting bagi LegCo untuk menjalani baptisan opini publik, itu adalah akar dari pemerintahan kota," tulis mereka.

"Pemerintah dan seluruh masyarakat harus melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa pemilihan umum dapat diselenggarakan sesuai rencana," tambahnya.

Baca: Buntut Persoalan Status Hong Kong, Kini China Menyemai Konflik Baru dengan Kanada, Ada Apa?

Baca: Hong Kong Berlakukan Denda Rp9,3 Juta Bagi Warga Tak Pakai Masker di Kendaraan Umum

Pemilihan LegCo ditetapkan untuk menjadi kotak suara pertama uji reaksi warga Hong Kong terhadap Hukum Keamanan Nasional.

Tahun lalu, pemilihan dewan di distrik menghasilkan tanah longsor yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi kandidat pro-demokrasi.

Partai-partai oposisi telah berharap untuk menghasilkan hasil yang serupa pada pemilihan LegCo yang lebih penting.

Negara-negara di seluruh dunia telah mengambil pendekatan berbeda untuk mengadakan pemilihan selama pandemi Covid-19.

Korea Selatan berhasil mengadakan pemilihan parlemen pada bulan April tetapi Polandia menunda pemilihan presidennya, hanya dalam hitungan minggu.

(Tribunnews.com/Maliana)