Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua fraksi PKS DPR RI, Sukamta mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo yang memerintahkan jajaran kementerian mewaspadai gelombang kedua penyebaran virus corona atau covid-19 di Indonesia.

Menurut Sukamta, penularan Covid-19 di Indonesia masih berada di gelombang pertama lantaran penambahan kasus baru per hari terus mengalami peningkatan sejak kasus pertama diumumkan pada Maret 2020.

Baca: Update Corona 3 Agustus: Jumlah Pasien Sembuh di Jateng Lebih Tinggi Dibanding Kasus Baru Covid-19

"Saya heran Pak Presiden mengatakan soal ancaman gelombang kedua, ini bisikan dari tim ahli yang mana, mengingat banyak ahli epidemiologi mengatakan di Indonesia hingga saat ini belum selesai alami fase gelombang pertama. Bahkan Presiden mengatakan tidak tahu kenapa masyarakat semakin khawatir dengan Covid-19," kata Sukamta melalui keterangannya, Senin (3/8/2020).

Sukamta khawatir, narasi gelombang kedua yang digulirkan pemerintah bakal berakhir seperti wacana pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan new normal.

Dalam dua wacana itu, Sukamta menilai pemerintah malah membuat bingung dan lengah masyarakat terhadap kewaspadaan atas penularan covid-19.

Sementara, wacana ancaman gelombang kedua juga mengesankan bahwa pandemi gelombang pertama sudah bisa diatasi.

"Saya kira lebih baik presiden dan jajarannya melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dibentuk belum lama ini fokus untuk segera atasi pandemi dan kemudian kami berharap tidak terjadi gelombang kedua di Indonesia," ujar dia.

Anggota Komisi I DPR RI ini mengingatkan pemerintah bahwa penanganan covid-19 yang tidak kunjung tuntas, akan menambah dampak sosial ekonomi yang lebih berat.

Oleh karena itu, Sukamta meminta pemerintah segera memperjelas gambaran besar atas penangangan Covid-19.

Sukamta mengatakan hingga kininpemerintah tidak pernah membuka gambar besar penanganan Covid-19 ke publik.

"Sangat wajar jika masyarakat bertanya soal ini, karena sudah lebih dari empat bulan hal ini berjalan," beber dia.

"Sangat wajar jika masyarakat bertanya soal ini, karena sudah lebih dari empat bulan hal ini berjalan. Hingga hari ini baru beberapa kali jumlah tes usap (PCR) bisa lebih dari 30 ribu sebagaimana dicanangkan Presiden. Sementara WHO menyebutkan setidaknya perlu 54 ribu tes setiap hari di Indonesia sebagai standar minimum," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya gelombang kedua pandemi Covid-19 di Indonesia.