TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan maklumat tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan tahun 2020.

Hal itu mencegah penyebaran klaster baru saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. 

Instruksi tersebut tertuang dalam Maklumat Kapolri Nomor: Mak/3/IX/2020 tertanggal 21 September 2020.

Dalam beleid maklumat tersebut, seluruh peserta pemilu ataupun masyarakat wajib mematuhi protokol kesehatan.

Di antaranya, mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Jumlah kerumunan yang tidak sesuai ketentuan akan dibubarkan.

"Pengerahan massa pada setiap tahapan pemilihan tidak melebihi batasan jumlah massa yang telah ditetapkan oleh penyelenggara," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (21/9/2020).

Baca: Lima Instruksi Kapolri, Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Protokol Kesehatan di Pilkada

Argo mengatakan pihaknya meminta seluruh peserta Pilkada ataupun masyarakat langsung membubarkan diri usai melaksanakan kegiatan secara tatap muka.

Sebaliknya, polisi meminta tidak ada arak-arakan, konvoi, dan sejenisnya selama Pilkada.

Pihaknya akan menindak tegas jika ada pihak yang melanggar aturan tersebut.

Sanksi yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

"Setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya.

Dalam maklumat tersebut, tertulis empat poin. Berikut isinya:

1. Pilkada 2020 merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara konstitusional yang dilindungi undang-undang, maka diperlukan penegasan pengaturan agar tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

2. Untuk memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan kepada penyelenggara Pilkada 2020, dengan ini Kapolri mengeluarkan maklumat: