Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Virus Corona

Mardani: Jokowi Perlu Terbitkan Perppu Pilkada untuk Pastikan Penerapan Protokol Kesehatan

Perppu itu harus berisi sanksi tegas diskualifikasi terhadap calon kepala yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan

Mardani: Jokowi Perlu Terbitkan Perppu Pilkada untuk Pastikan Penerapan Protokol Kesehatan
Chaerul Umam/tribunnews.com
Mardani Ali Sera 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menilai perlu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang Pilkada 2020.

Mengingat masih ditemukannya pelanggaran protokol kesehatan pencegahan virus corona yang dilakukan pasangan calon (paslon) saat melakukan kampanye.

"Harus keluarkan Perppu. Perlu payung hukum yang tegas untuk melarang kampanye tatap muka. Dan membuat kepastian hukum saat ada sengketa hasil Pilkada," ujar Mardani kepada Tribunnews.com, Jumat (2/10/2020).

Perppu itu, kata dia, harus berisi sanksi tegas diskualifikasi terhadap calon kepala yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 di tiap tahapan pilkada.

"Mesti tegas diskualifikasi. Tapi berbasis Perppu. Sekarang yang berlaku PKPU," jelasnya.

Sanksi tegas ini diperlukan untuk memastikan penerapan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19 saat tahapan hingga hari pencoblosan Pilkada 2020.

Baca: Airlangga Hartarto: Pilkada Serentak 2020 Momentum Kandidat Adu Gagasan & Terobosan Tekan Covid-19

Penerapan 3M (Memakai masker, rajin Mencuci tangan, dan selalu Menjaga jarak) dinilai penting saat tahapan Pilkada berjalan.

Menurutnya, hal itu merupakan faktor kesuksesan pelaksanaan Pilkada karena berkaca keberhasilan negara-negara lain yang menggelar pemilu di tengah situasi pandemi Covid-19.

Sebelumnya Pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang Pilkada 2020.

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Eko Sutriyanto
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas