TRIBUNNEWS.COM - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito berharap masyarakat tidak ragu dan takut dengan vaksin Covid-19.

Sebab, pemerintah tengah memastikan vaksin yang akan diberikan aman, memiliki efektivitas dan halal.

Pemerintah juga menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memastikan vaksin yang digunakan halal.

Prof Wiku menjelaskan, vaksin yang diberikan nanti sudah pasti lulus uji klinis tahap 3.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Pastikan Sebelum Beredar Vaksin Covid-19 Dapat Izin BPOM dan Fatwa MUI

Vaksin itu juga menerima emergency use of authorization (EUA) dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (POM) serta terdaftar di World Health Organization (WHO).

"Uji klinis merupakan tahap yang harus dilalui setiap vaksin untuk memastikan aman digunakan manusia."

"Juga memiliki efektivitas menghasilkan imunitas tubuh terhadap Covid-19," kata Prof Wiku pada Kamis (19/11/2020), dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Efek Samping Vaksin Covid-19 Hanya Bersifat Minor dan Sementara

Baca juga: TNI Prioritaskan 9 hingga 10 Ribu Prajurit di Garis Depan Penanganan Covid-19 Terima Vaksin

Menurutnya, dalam pengembangan vaksin Covid-19, pemerintah telah melibatkan para pakar bidang kesehatan dan WHO.

Hal ini bertujuan memonitor dan memastikan, vaksin yang diberikan kepada masyarakat aman untuk digunakan.

Selain itu, kerjasama yang erat dijalin untuk menginvestigasi dan mengkomunikasikan isu-isu yang muncul dalam pengembangan vaksin.

Jika ditemukan isu-isu yang perlu ditindaklanjuti, maka pemerintah akan melaporkan ke WHO dan akan dievaluasi oleh Global Advisory Comitte on Vaccine Safety.

Bahkan, untuk memastikan kesiapan program vaksinasi, Presiden Joko Widodo telah melakukan peninjauan simulasi vaksinasi Covid-19.

Baca juga: Satgas Covid-19: Proyeksi Distribusi Vaksin Merah Putih pada 2022

Baca juga: Alasan Penolakan Vaksin Covid-19 di Masyarakat Soal Keamanan

Peninjauan tersebut dilakukan di Puskesmas Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat pada Rabu (18/11/2020) lalu.

Dari simulasi itu, masyarakat mengikuti seluruh tahapan vaksinasi.

Dari mulai pendaftaran, memperoleh vaksinasi dan menunggu selama 30 menit paska vaksinasi.

Proses menunggu itu untuk melihat reaksi penyuntikan vaksin, sebelum diperbolehkan pulang.

Selain itu, penetapan regulasi pengadaan vaksin yang dilakukan pemerintah sudah mengikuti standar internasional yang berlaku.

Baca juga: Vaksin Covid-19 ‘Sinopharm’ Buatan China Sudah Disuntikkan kepada Sekitar Satu Juta Orang

Baca juga: Studi: Vaksin Covid-19 Sinovac Dapat Memicu Respon Kekebalan Tubuh dengan Cepat

Alur perizinan produksi, maupun izin edar juga dilakukan secara ketat.

Hal itu untuk memastikan keamanan dan kesesuaian vaksin dengan standar yang berlaku.

"Sekali lagi saya tekankan, vaksin yang akan digunakan nanti aman. Efek samping yang terjadi, hanya bersifat minor dan sementara."

"Efek samping yang sangat besar sangat jarang ditemui, kita selalu memonitor dan mengantisipasi semua keadaan ini."

"Vaksin juga dapat melindungi diri kita dan orang lain yang tidak dapat divaksin karena alasan kesehatan tertentu," tegas Prof Wiku.

Izin darurat dimungkinkan keluar akhir Januari 2021

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito mengatakan kemungkinan persetujuan penggunaan darurat atau EUA dapat keluar pada akhir Januari 2021.

Menurutnya, para peneliti dan sponsor akan berusaha pro aktif dan menjunjung transparansi untuk memastikan waktu dalam pemberian EUA.

"Harapannya adalah minggu ketiga dan keempat bulan Januari itu bisa mendapatkan EUA."

"Apabila itu juga data-data yang ada lengkap," ujar Penny dalam konferensi pers daring, Kamis (19/11/2020).

Ia mengatakan, pihaknya sedang menunggu data uji klinik vaksin Covid-19 dari pihak Sinovac dan Brazil.

Baca juga: BPOM : Izin Darurat Vaksin Covid-19 Harus Penuhi Standar WHO

Baca juga: Kunjungi Simulasi Vaksinasi Covid-19, Jokowi: Kita Berharap Vaksin Bisa Datang Akhir November

Hal itu untuk melengkapi data uji klinik Sinovac di Bandung, sebagai syarat pengeluaran EUA.

"Berdasarkan komunikasi kami dengan pihak Sinovac dan pihak Brasil sebagai tempat pelaksanaan uji klinik lebih dulu yang tadinya kita akan gunakan sebagai data pengganti."

"Ternyata tidak bisa memberikan data tersebut karena membutuhkan waktu untuk analisa," jelas Penny.

"Data tersebut baru bisa kami terima sekitar Januari minggu pertama atau kedua."

"Ini masih ekspektasi, tetap BPOM dalam hal ini masih menunggu, karena yang menganalisa adalah tim peneliti," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Maliana/Rina Ayu Panca Rini)