Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay angkat bicara mengenai langkah pemerintah untuk melakukan vaksinasi perdana pada 13 Januari mendatang yang akan dilakukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Saleh menilai langkah itu membuktikan bahwa vaksin yang disuntikkan benar-benar aman bagi manusia. 

"Saya dengar mau disiarkan live juga. Ya tambah bagus. Biar masyarakat bisa menyaksikan," ujar Saleh, kepada wartawan, Rabu (6/1/2021).

Namun demikian, Saleh mengingatkan bahwa emergency use authorization (EUA) vaksin ini belum dikeluarkan oleh BPOM.

Karena itu, menteri kesehatan didesak untuk segera berkoordinasi dengan BPOM terkait hal ini. 

Sebab, kata dia, tidak mungkin dilakukan vaksinasi sementara izin edar daruratnya belum disetujui.

"Kalau sudah ditetapkan vaksinasi perdana tanggal 13, lalu izin edarnya keluar kapan? Apakah sudah ada kepastian akan dikeluarkan sebelum tanggal 13 itu?," tanya Saleh. 

Baca juga: Efek Vaksin Sinovac Demam dan Pegal, Menkes Minta Kepala Daerah Fokus Efek Vaksinasi

"Kita tentu berharap agar BPOM tetap independen dan menjaga integritas terkait EUA ini. Jangan terburu-buru untuk mengeluarkannya hanya karena menkes sudah menetapkan vaksinasi perdana tanggal 13. Kalau memang belum selesai, selesaikan saja dulu dengan baik," imbuhnya. 

Menurut Ketua Fraksi PAN DPR RI tersebut, peranan BPOM dalam hal ini sangat penting.

Mutu, manfaat, dan keamanan vaksin yang akan disuntikkan ada di tangan BPOM. Masyarakat tentu meletakkan semua keamanan dari vaksin yang ada saat ini kepada BPOM.

"Presiden pun kelihatannya pasti menunggu EUA dari BPOM.

Sebagai penerima vaksin perdana, presiden pasti akan mengikuti semua aturan yang ada," pungkasnya. 

Sebelumnya diberitakan, pemerintah memastikan akan mulai melakukan proses vaksinasi Covid-19 pada Rabu, 13 Januari 2021.