Kasus Aktif Covid-19 Indonesia Lewati India, Politikus Demokrat: Kebijakan PSBB dan PPKM Tak Efektif

Tayang: Senin, 1 Februari 2021 17:51 WIB

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya

Editor: Adi Suhendi

Kasus Aktif Covid-19 Indonesia Lewati India, Politikus Demokrat: Kebijakan PSBB dan PPKM Tak Efektif

Tribunnews/JEPRIMA

Ilustrasi: Petugas medis saat akan membawa sejumlah warga yang diduga terpapar virus covid-19 menggunakan Bus Sekolah menuju ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet di Puskesmas Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin (25/01/2021). Jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia diprediksi bakal menembus angka 1 juta orang. Data terakhir pada Minggu (24/1) mencatat, jumlah pasien yang telah terinfeksi virus corona telah mencapai 989.262 kasus. Dihimpun dari Kementerian Kesehatan rata-rata kenaikan kasus pada data harian jumlah warga yang terpapar Covid-19 di Indonesia mencapai 10 kasus dalam sepekan terakhir. Tribunnews/Jeprima

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus aktif Covid-19 di Indonesia ternyata telah melewati kasus aktif Covid-19 di India.

Hal ini terungkap dalam data yang disajikan https://www.worldometers.info/coronavirus/.

Berdasarkan amatan Tribunnews.com, Senin (1/2/2021), kasus aktif Covid-19 di Indonesia mencapai 175.095 kasus.

Jumlah tersebut menjadikan kasus aktif Covid-19 di Indonesia sebagai yang terbanyak di Asia.

India sendiri berada di urutan kedua dengan 169.208 kasus.

Terkait hal itu, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Demokrat Lucy Kurniasari mengatakan kasus aktif yang melonjak dikarenakan kebijakan yang tidak efektif.

BERITA REKOMENDASI

"Kasus Covid-19 sudah tembus 1 juta orang. Ini menunjukkan kebijakan pemerintah melalui PSBB dan PPKM tidak efektif. Kebijakan PSBB dan PPKM menurut saya terlalu kompromistis dengan mencari jalan tengah antara kesehatan dan ekonomi. Kebijakan kompromi ini terbukti tidak efektif," ujar Lucy, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (1/2/2021).

Menurut Lucy, PSBB dan PPKM terlalu longgar dan tidak memperhatikan aspek geografis.

Kasus PPKM yang dibatasi di Pulau Jawa dan Bali misalnya, tetap saja tidak dapat membatasi mobilisasi warga.

Lucy melihat interaksi warga dari dan ke Pulau Jawa dan Bali di lapangan tetap berlangsung. Ini disebutnya membuka celah terjadinya penularan Covid-19.

Sayangnya, kata Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya itu, pemerintah tampak alergi jika mendengar kata lockdown.

Padahal dalam kasus Selandia Baru, melalui lockdown mereka berhasil mengatasi pandemi Covid-19.

"Karena itu, pemerintah seyogyanya memberi ruang untuk mengambil kebijakan lockdown. Kebijakan ini jelas memperhatikan aspek geografis, sehingga mobilisasi warga secara geografis dapat dihentikan," jelas dia.