PPKM Tak Efektif Tekan Penularan Covid-19, IDI Sarankan PSBB Ketat: Sudah Tidak Ada Jalan Lain
PB IDI menyarankan agar pemerintah melakukan PSBB total setelah PPKM dianggap tidak efektif menekan laju penularan Covid-19.
Penulis: Inza Maliana
Editor: Sri Juliati
TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Slamet Budiarto ikut menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang ketidakefektifan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali.
Menurut Slamet, satu-satunya cara untuk bisa menurunkan laju penularan Covid-19 di Indonesia adalah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat.
Namun, PB IDI masih terus melihat sejauh mana dampak PPKM di Jawa Bali.
Baca juga: Jokowi Cari Formula Tepat Tangani Covid-19, Sebut PPKM Tak Efektif & Lockdown Tak Jamin Tekan Kasus
Setelah itu, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap PPKM tahap kedua yang berlangsung 26 Januari kemarin hingga 8 Februari mendatang.
Ia menekankan, jika PPKM tahap kedua juga tidak menurunkan laju penularan dan kasus kematian akibat Covid-19, maka solusi terakhir adalah PSBB ketat.
"Jalan terakhir ya PSBB super ketat. Mobilisasi masyarakat di stop."
"Enggak ada jalan lagi, apa lagi jalannya? Vaksin (untuk masyarakat) belum tersedia," katanya saat dihubungi Kompas.com, Senin (1/2/2021).
Lebih lanjut Slamet juga mengatakan, ketentuan swab PCR tidak menjamin seseorang tidak terjangkit virus corona dalam sebuah perjalanan.
Sebab jika swab PCR dilakukan hari ini, dan hasilnya negatif, seseorang masih bisa terinfeksi virus corona keesokan harinya.
"Ini kan penyakit kerumunan, penyakit mobilitas. Kalo itu (mobilitas) dihentikan, otomatis (jumlah penyebaran Covid-19) turun. Simplenya begitu," tambah Slamet.
Slamet menyarankan PSBB ketat mestinya dilakukan setidaknya selama satu bulan.
Baca juga: Minta Jokowi Putuskan Lockdown, Pengamat: Ekonomi Tak Boleh Mati, Padahal Seluruh Dunia Sudah Mati
Meski begitu, ia menyebut resiko terbesarnya ada pada sektor ekonomi.
Namun, menurutnya tidak ada jalan lain lagi, untuk benar-benar menekan laju pertambahan kasus kematian dan infeksi baru virus corona.
"Tinggal Presiden mau memilih yang mana. Kalau mau menurunkan (angka kematian dan infeksi covid-19) betul-betul turun, resikonya ekonomi," ungkapnya.
Jokowi menyebut PPKM Tidak Efektif Turunkan Kasus Covid-19
