Laporan wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kolaborasi pemerintah dengan epidemiolog dalam menyusun kebijakan pencegahan kasus Covid-19 akan berdampak positif.

Pemerintah juga didorong bekerja sama dengan stakeholder lainnya.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar Yahya Zaini mendukung setiap ikhtiar untuk memperbaiki penanganan Covid-19, termasuk melibatkan epidemiolog.

"Keterlibatan epidemiolog dalam merumuskan kebijakan penanganan Covid-19 merupakan langkah maju dan membawa optimisme," kata Yahya dalam pernyataannya, Kamis (4/2/2021).

Baca juga: Update Corona di Indonesia 4 Februari 2021: Satgas Pantau 74.260 Suspek Covid-19

Selain epidemiolog, menurut Yahya, sebaiknya pemerintah juga melibatkan organisasi profesi kedokteran seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam menyusun kebijakan.

Selain aspek keilmuwan, organisasi profesi punya sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam penanganan Covid-19 di berbagai fasilitas kesehatan.

Yahya menjelaskan, pelibatan epidemiolog jangan hanya sebatas dalam penyusunan kebijakan.

Mereka harus hadir dalam pelaksanaan dan pengawasan.

Supaya kebijakan yang sudah disusun benar-benar bisa dilaksanakan, dipantau, serta dievaluasi.

"Guna mencari solusi jika ada masalah di lapangan. Contoh, apakah pelaksanaan testing dan tracing sesuai secara epidemologi atau tidak," ujarnya.

Baca juga: 360 Nakes di Riau Terpapar Covid-19, Paling Banyak Wanita, Kadinkes: 97 Persen Sudah Sembuh 

Yahya mengatakan, keterlibatan dan partisipasi semua pihak, para ahli, organisasi profesi, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat penting dalam penanganan pandemi ini.

Semua pihak bisa ambil bagian dalam setip usaha mengurangi penyebaran Covid-19, sesuai kemampuan masing-masing.

"Misalnya dalam sosialisasi dan edukasi gerakan 3 M dan vaksinasi, peran tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat penting," katanya.

Hasil survei menunjukan bahwa masih ada sekitar 30% masyarakat yang menolak divaksin.

Baca juga: Total 1,123 Juta Orang Covid-19, Hari Ini Penambahan 11.434 Kasus

Yahya menduga itu karena sosialisasi dan edukasi belum berjalan optimal.

"Bagaimana meyakinkan warga masyarakat supaya mau divaksin? Tokoh masyarakat dan tokoh agama harus dilibatkan. Terutama di lapisan masyarakat bawah. Apalagi untuk menangkal atau mengimbangi berita-berita hoaks di media sosial," katanya.

Beberapa hari lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sudah berjalan sejak bulan lalu tidak efektif menahan laju penambahan kasus positif Covid-19.

Menurut dia, mobilitas masyarakat masih tinggi, sehingga di beberapa provinsi kasus Covid-19 tetap naik.

Kemudian, Jokowi meminta Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengajak epidemiolog merancang kebijakan penanganan Covid-19.

Jubir Luhut Jodi Mahardi mengatakan pertemuan Luhut dengan epidemiolog akan dilakukan dalam waktu dekat.