Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Penanganan Covid

Ini Aturan Penerapan PPKM Mikro yang Berlaku Mulai Besok, 9-22 Februari 2021

Tito Karnavian menginstruksikan pembentukan Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan saat PPKM skala mikro pada 9-22 Februari 2021.

Ini Aturan Penerapan PPKM Mikro yang Berlaku Mulai Besok, 9-22 Februari 2021
SURYA/SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ
Ilustrasi PPKM Mikro. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menginstruksikan pembentukan Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro pada 9-22 Februari 2021.

Hal tersebut, tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Ia meminta dibentuk Posko Kecamatan untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat desa dan kelurahan.

"Posko tingkat desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud adalah lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan," ujarnya dikutip dari Setkab.go.id, Senin (8/2/2021).

Dalam melaksanakan empat fungsi tersebut, posko tingkat desa dan kelurahan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, TNI dan Polri, dan disampaikan kepada Satgas Covid-19 nasional, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Mendagri Tito Karnavian.
Mendagri Tito Karnavian. (TRIBUNNEWS.COM/IST/HO)

PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM kabupaten/kota.

Ketentuan PPKM meliputi, membatasi tempat kerja dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50 persen dan Work from Office sebesar 50 persen dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Kemudian, melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring atau online.

Untuk sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu.

Baca juga: Daftar Daerah yang akan Terapkan PPKM Mikro 9-22 Februari 2021

Baca juga: Satgas Covid-19: PPKM Belum Menunjukkan Hasil yang Besar

Kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Nuryanti
Editor: Whiesa Daniswara
Sumber: TribunSolo.com
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas