TRIBUNNEWS.COM - Kementrian Kesehatan (Kemenkes) melaui Juru Bicara Vaksinasi Covid-19, Siti Nadia Tarmidzi mengungkapkan siapa saja yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19 tahap kedua.

Dikutip dari Kompas.com, sasaran vaksinasi tahap dua  di antaranya terdapat, petugas pelayan publik, pedagang, Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga jurnalis.

"Penerima vaksin Covid-19 tahap kedua yakni petugas pelayanan publik. Terdiri dari pendidik, pedagang pasar, tokoh agama, penyuluh agama, wakil rakyat, pedagang pasar, pejabat negara, pegawai pemerintah pusat maupun daerah, petugas keamanan, petugas pelayanan publik di sarana transportasi dan atlet."

"Kemudian para jurnalis dan pekerja media akan termasuk juga. Untuk tahap awal ada 5.000 jurnalis sesuai surat dari PWI," ujar Nadia saat dikutip dari Kompas.com, Senin (15/2/2021).

Baca juga: Persiapan Vaksinasi Covid-19 bagi 10 Ribu Pedagang dan Pekerja PD Pasar Jaya di Pasar Tanah Abang

Baca juga: Legislator PKS Ingatkan Pemerintah, Sepakat Tak Gunakan Pendekatan Sanksi dalam Vaksinasi Covid-19

Namun hingga saat ini Nadia masih belum bisa memastikan kapan waktu dilakukannya vaksinasi tahap dua ini.

Menurutnya, pihak Kemenkes masih terus mengevaluasi dan melakukan finalisasi data calon peserta vaksinasi tahap kedua.

"Setelah ada izin, vaksinasi (tahap kedua) langsung dilaksanakan," ucap Nadia.

Dari data Kemenkes, total target sasaran vaksinasi tahap dua untuk petugas pelayanan publik sebanyak 17.857.157 orang.

Baca juga: Program Vaksinasi Covid-19 Akan Dongkrak Pertumbuhan Industri Properti

Baca juga: Ratusan Orang dari Indonesia Ikuti Seminar Online Terkait Vaksinasi Covid-19 di Kuwait

Nadia menegaskan bahwa data tersebut akan terus bergerak dan mengalami pembaharuan.

Berikut rincian data sementara sasaran vaksinasi tahap kedua tersebut:

- Pendidik (guru, dosen, tenaga pendidik) 5.057.582 orang - Pedagang pasar 4.014.232 orang

- Tokoh agama dan penyuluh agama (66.831 orang) - Wakil rakyat (DPR RI, DPD, DPR prov, kab/kota) 20.231 orang

- Pejabat negara (menteri/wakil menteri/kepala lembaga/gubernur/bupati/wali kota/sekda/eselon) 630 orang

Baca juga: Pemerintah Pasang Badan, Siap Tanggung Jawab Hukum Jika Terjadi KIPI Usai Vaksinasi

Baca juga: Jokowi Teken Perpres, Kini RI Bisa Kerjasama dengan Lembaga Internasional Soal Penelitian Vaksin

- Pegawai daerah (ASN pusat, daerah, dan honorer) 2.778.246 orang