TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Saat ini pemerintah telah memvaksinasi lebih dari 1 juta tenaga kesehatan  dalam  waktu  1  bulan  sejak  pertama  kali  dimulai  13  Januari 2021  lalu.

Melihat perkembangan yang positif dan untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi demi mencapai kekebalan kelompok, maka program vaksinasi akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya dan akan diberikan ke kelompok prioritas berikutnya, yaitu masyarakat lanjut usia (lansia) dan petugas pelayanan publik.

dr. Siti Nadia Tarmizi M.Epid., Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan mengatakan, lansia memiliki beban berat terkait angka kesakitan dan kematian akibat terinfeksi COVID-19, sementara petugas pelayanan publik memiliki interaksi dan mobilitas yang tinggi,” terangnya

Kendati masyarakat sebentar lagi akan mendapatkan vaksinasi, dr. Siti Nadia menghimbau bahwa upaya ini belum cukup.

“Vaksinasi, 3M (Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak) serta 3T (Testing, Tracing, dan Treatment) merupakan satu rangkaian utuh yang tidak terpisahkan.

Setelah vaksin kita tidak boleh kendor melaksanakan protokol kesehatan,” himbau saat Dialog Produktif bertema Vaksinasi Tahap Kedua di Depan Mata yang diselenggarakan KPCPEN dan ditayangkan di FMB9ID-IKP, Selasa (16/2/2021).

Baca juga: 5.000 Wartawan dan Pekerja Media akan Divaksinasi Covid-19 Pekan Ketiga Maret 

Pemerintah menargetkan akan memvaksinasi 16,9 juta petugas layanan publik dan 21,5 juta lansia di seluruh Indonesia.

“Untuk tahapan registrasi nantinya tidak harus menunggu SMS atau pemberitahuan dari aplikasi.

Namun cukup datang ke fasilitas kesehatan (faskes) dan akan langsung terdaftar di sistem PCare yang sudah kami sediakan sebelumnya,” terang dr. Siti Nadia.

“Ada beberapa cara untuk pemberian vaksinasi tahap kedua ini nantinya, yaitu berbasis faskes, berbasis institusi, vaksinasi massal di tempat.

Kemudian vaksinasi massal bergerak, seperti vaksinasi bagi pedagang pasar yang akan dilakukan di pasar sehingga tidak lagi penerima vaksin harus datang ke faskes,” ujarnya.

Joni Martinus, VP Public Relations PT. Kereta Api Indonesia dalam kesempatan yang sama menyambut baik dan mendukung penuh program vaksinasi ini karena memang petugas pelayanan publik memiliki mobilitas tinggi terutama bagi petugas pelayanan penumpang dan pelayanan umum kami lainnya.

Baca juga: Polisi Cari Sosok Pria di Balik Kisah Siti Jainah yang Mengaku Melahirkan Bayi Tanpa Hamil

“Kami memiliki klinik mediska, yang dikelola PT. KAI yang tersebar di seluruh daerah operasi kereta api (Daop) kami di seluruh pulau Jawa dan Sumatra telah kami daftarkan sebagai tempat pelaksanaan vaksinasi,” terangnya.

“Kami sudah mengikutsertakan dokter dan perawat di beberapa daerah operasi kami untuk mengikuti pelatihan vaksinator. Tentu dengan langkah-langkah ini akan memperkuat dan mempercepat memperlancar proses vaksinasi di PT. KAI. Ada kurang lebih 13.526 yang terkait dengan petugas layanan publik di PT. KAI,” terangnya.