"Membutuhkan sarana prasarana yang tidak sederhana, juga keterampilan khusus pada SDM yang mengerjakannya," ungkap Tonang.

Baca juga: Sekjen Masih Berkoordinasi dengan Kemenkes Rencana Vaksinasi untuk Anggota DPR

Baca juga: Catat! Ini Syarat dan Ketentuan Vaksinasi Covid-19 untuk Masyarakat Lansia

Harap Tak Ada Klaim Dini

Lebih lanjut, khusus di Indonesia, Tonang menyebut ide vaksin sel dendritik untuk Covid-19, sudah muncul sejak bulan November 2020 dan makin intensif pada bulan Desember.

"Sebagai suatu ide, kita hargai karena memang ide itu ada alasannya. Ada rujukannya pada kasus lain selain Covid. Tidak masalah."

"Tapi ketika diklaim sebagai Vaksin Nusantara, 10 juta dosis per bulan, biaya kurang dari 200 ribu, antibodi seumur hidup, maka perlu kita dudukkan secara jernih."

"Agar semua tetap sebisa mungkin rasional. Bukan menghambat inovasi, tapi menjaga tetap pada tempatnya," jelas Tonang.

Tonang menekankan, uji klinis sangat diperlukan untuk vaksinasi.

"Bahkan vaksin Covid yang sudah melalui uji klinis dan sekarang dipakai pun, semua masih dalam koriodor uji saking memang tetap harus hati-hati mengingat impact dan outcome yang diharapkan."

"Jadi bahkan yang sudah uji klinik pada puluhan ribu subyek di fase 1, 2 dan sebagian dari periode fase 3 sekalipun, tetap masih harus dibuktikan efektivitasnya ketika digunakan di masyarakat," ungkap Tonang.

Baca juga: Vaksin Nusantara, Hasil Kerjasama Kemenkes dengan RSUP dr Kariadi dan Undip, Berikut Kelebihannya

Tanggapan IDI

Sementara itu Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerban memberi apresiasi atas inovasi baru dalam memecahkan masalah pandemi virus corona di Indonesia.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan.

Pertama, Zubairi belum melihat adanya keterbukaan data terkait Vaksin Nusantara.

Dilansir Kompas.com, sampai saat ini ia belum menemukan publikasi data di jurnal ilmiah terkait vaksin tersebut, meski akan memasuki uji klinis tahap 2.