TRIBUNNEWS.COM - "Yang akan membantu kita untuk menyelesaikan pandemi itu bukan vaksin, tetapi program vaksinasi," ungkap Jubir Satgas Covid-19 RS Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), dr Tonang Dwi Ardyanto.

Pernyataan tersebut diungkapkan Dokter Tonang dalam program Overview Tribunnews.com, Kamis (4/3/2021) dengan tema Vaksinasi Mandiri: Hambatan dan Keuntungan.

Tonang mengungkapkan, pandemi bisa terselesaikan jika sudah tercapai kekebalan komunal, yakni minimal 70 persen dari total populasi.

"Artinya, kalau kita hanya mengandalkan 'saya dapat vaksin', itu belum selesai."

"Baru berhasil kalau program yang mencapai jumlah minimal tadi tercapai," ungkap Tonang.

Baca juga: Banyak Jenis Vaksin Covid-19, Pilih Mana? Ahli: Bisa Dapat Saja Sudah Bagus

Sehingga, Tonang mengungkapkan butuh gotong royong dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Kita butuh kerja bareng, di situ letak gotong royong."

"Vaksinasi hanya satu jalan, kita tetap jalankan protokol kesehatan," ungkapnya.

Tonang mengungkapkan perlu mengawak program vaksinasi dengan baik.

"Kita tentu harus selalu kritis dan proaktif mengawal vaksinasi ini," ujarnya.

Baca juga: Apa Itu Vaksinasi Mandiri atau Vaksinasi Gotong Royong? Begini Penjelasannya

Soal Vaksinasi Gotong Royong

Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin resmi menerbitkan aturan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang dibebankan kepada pihak swasta atau sebelumnya dikenal vaksinasi jalur mandiri.

Program vaksinasi jalur mandiri tersebut dinamai program Vaksinasi Gotong Royong.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No 10 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang ditetapkan di Jakarta, Rabu (24/2/2021).

Sementara itu mengenai Vaksinasi Gotong Royong, Dokter Tonang menyebut jika ini adalah langkah baik percepatan vaksinasi.

"Kita tentu harus berpikir positif. pemerintah berpikir kalau lebih cepat mencapai lebih banyak orang yang divaksin, akan lebih baik," ungkapnya.

Baca juga: Tahu Anak Kembarnya Positif Covid-19, Syahnaz Sadiqah: Dunia Kayak Runtuh

Tonang menyebut, dalam aturan pemerintah, pihak swasta dapat membantu untuk membeli vaksin dan diberikan kepada tenaga kerjanya.

"Untuk segi keamanan tetap harus melewati BPOM dan yang impor tetap Bio Farma," ujar Tonang.

Sementara itu, penyuntikan Vaksin Gotong Royong akan menggunakan fasilitas kesehatan yang tidak mengganggu jalannya Vaksinasi Pogram.

"Selama dapat dikawal sesuai apa yang ada di PMK, tujuannya untuk mencapai kekebalan bersama dengan cakupan target yang diharapkan," ungkap Tonang.

"Semoga Covid-19 cukup selesai di tahun pertama, tidak perlu berulang tahun yang kedua," pungkas Tonang dalam diskusi tersebut.

Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, dalam aturan tersebut disebutkan bahwa vaksin gotong royong merupakan vaksinasi kepada karyawan atau karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum atau badan usaha. 

Baca juga: Kemenkes Siapkan Vaksinasi Covid-19 Drive Thru untuk Pengendara Sepeda Motor

Artinya, pemerintah tak ikut menanggung beban pendanaan vaksin gotong royong, berbeda dari vaksin program pemerintah. 

Disebutkan pula, penerima suntikan vaksin gotong tidak dipungut biaya atau gratis, sesuai bunyi Pasal 3 ayat (5). 

Pemerintah juga memastikan jenis vaksin yang digunakan dalam vaksinasi gotong royong berbeda dengan jenis vaksin program pemerintah.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi mengatakan, jenis vaksin yang bisa digunakan dalam vaksinasi gotong royong adalah di luar empat vaksin program pemerintah. 

"Jenis vaksin gotong royong tidak akan menggunakan vaksin Sinovac, vaksin AstraZeneca, vaksin Novavax, dan vaksin Pfizer," kata Nadia dalam konferensi pers vaksinasi gotong royong melalui kanal YouTube Lawan Covid19 ID, Jumat (26/2/2021). 

"Sehingga kita bisa memastikan tidak akan ada kebocoran vaksin tersebut yang akan digunakan untuk vaksin gotong royong," jelasnya. 

(Tribunnews.com/Gilang Putranto)