TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa vaksin Nusantara sedang dikembangkan di dalam negeri selain vaksin merah putih, untuk menangani Pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Presiden dalam pernyataannya yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden,  Jumat, (12/3/2021).

"Saat ini vaksin yang tengah dikembangkan di tanah air adalah vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara,  yang terus harus kita dukung," kata Jokowi.

Presiden mengatakan pemerintah selalu mendukung inovasi-inovasi yang dilakukan oleh para inovator.

Apalagi dalam situasi pandemi saat ini, yang mana penelitian sangat dibutuhkan agar kemandirian di bidang farmasi terwujud. 

"Tentu kita semuanya mendukung adanya penelitian dan pengembangan baik itu obat maupun vaksin, agar terwujud kemandirian di bidang Farmasi. sekaligus untuk percepatan akses ketersediaan vaksin di masa pandemi Covid-19," katanya.

Hanya saja kata Presiden, pengembangan vaksin, termasuk vaksin nusantara tersebut harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah yang melibatkan banyak ahli. Sehingga vaksin yang dihasilkan berkhasiat dan aman digunakan.

Baca juga: Waka DPD RI Minta BPOM Jangan Persulit Perizinan Vaksin Nusantara

"Tapi untuk menghasilkan produk obat dan vaksin yang aman berkhasiat dan bermutu mereka juga harus mengikuti kaidah kaidah scientific,  kaidah kaidah keilmuan dan uji klinis harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku terbuka, transparan serta melibatkan banyak ahli," kata Jokowi.

Persyaratan dan tahapan pengembangan vaksin secara ilmiah kata Presiden, sangatlah penting untuk membuktikan bahwa proses pembuatan vaksin sangat mengedepankan unsur kehati-hatian dan dapat dipertanggungjawabkan. 

"Sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif penggunaannya, jika semua tahapan sudah dilalui kita percepat produksi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri akan vaksin," katanya.

Sebelumnya vaksin Nusantara yang diprakarsai Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menuai polemik.

Sejumlah peneliti menolak pengembangan vaksin tersebut. BPOM tidak memberikan izin uji klinik fase 2 vaksin tersebut. Alasannya vaksin nusantara belum lolos uji klinik fase 1.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito mengatakan proses uji klinis I vaksin Nusantara tidak sesuai atau memenuhi kaidah klinis dalam penelitian vaksin. 

Hal ini diungkapkannya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI bersama sejumlah pihak. Salah satunya mantan Menkes dr. Terawan Agus Putranto yang merupakan penggagas vaksin Nusantara.