Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Vaksin Sel Dendritik atau yang dikenal vaksin Nusantara kembali menuai kontroversi.

Beberapa anggota DPR RI ingin menjadi relawan uji klinik meski BPOM RI menemukan kejanggalan dalam penelitian dan pengembangan vaksin Nusantara.

Kepala Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman Prof Amin Subandrio berpandangan vaksin Nusantara tidak dapat dikembangkan secara massal.

Hal itu merujuk pada basis vaksin tersebut yakni sel dentritik.

Baca juga: Ketua Umum BEM UI Minta Hentikan Politisasi Vaksin Nusantara

Sel yang diambil dari tubuh orang bersangkutan lalu diproses, diload dengan antigen.

"Dan disuntikan kembali dengan orang yang sama. Jadi harus disuntikan ke orang yang sama," ujarnya dalam kuliah umum virtual bertajuk 'Seputar Vaksinasi Covid-19; Kenali Jenis dan Efek Samping', Rabu (14/4/2021).

Baca juga: Peneliti Jelaskan Tahapan Riset Vaksin Nusantara

Ia mengatakan, jika sel tersebut disuntikan ke orang lain maka kemungkinan akan menimbulkan reaksi graft versus host disease atau kondisi ketika sumsum tulang atau sel batang donor menyerang penerima.

"Karena setiap sel orang itu punya kategori sendiri, ketika dimasukan ke tubuh orang lain maka terjadi penolakan," jelasnya.

Baca juga: Polemik Vaksin Nusantara, Dasco: Jangan Adu DPR dengan BPOM

"Bisa membangkitkan respon imun tapi tidak bisa dipakai massal sangat individual," tambah Amin.

Sebelumnya ia menuturkan, vaksin yang ideal harus memiliki kriteria aman, efektif, stabil, murah, dan tidak menimbulkan komplikasi.

Vaksin memiliki setidaknya empat manfaat, pertama melindungi orang yang divaksin, mengurangi mortalitas, mencegah kematian, serta mencegah manusia menjadi sumber penyebaran virus.

Komponennya Produk Impor

Terpisah, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito menyebut keamanan dan efektivitas vaksin Nusantara yang diprakarsai mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto belum meyakinkan.