Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Polemik Vaksin Nusantara

Sikap Mabes TNI Soal Vaksin Nusantara, Sebut Bukan Program TNI, Didukung Jika Sesuai Kriteria BPOM

Saat publik dihebohkan dengan polemik vaksin Nusantara, Markas Besar TNI buka suara dan menegaskan program Vaksin Nusantara bukanlah program dari TNI.

Sikap Mabes TNI Soal Vaksin Nusantara, Sebut Bukan Program TNI, Didukung Jika Sesuai Kriteria BPOM
Tribunnews.com/Gita Irawan
Kapuspen TNI Mayjen TNI Achmad Riad di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur pada Senin (19/4/2021). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat publik dihebohkan dengan polemik vaksin Nusantara, Markas Besar TNI buka suara dan menegaskan program Vaksin Nusantara bukanlah program dari TNI.

Hal tersebut ditegaskan Kapuspen TNI Mayjen TNI Achmad Riad di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur pada Senin (19/4/2021).

"Bahwa program Vaksin Nusantara bukanlah program dari TNI," kata Riad.

Baca juga: Soal Vaksin Nusantara, Menkes Ingatkan Hati-Hati, Ingatkan Proses Ilmiah, Protokol Kesehatan Baku

Baca juga: Presiden Jokowi Berharap Seniman dan Budayawan Bisa Terlindungi Usai Divaksinasi Covid-19

Namun demikian, kata dia, sesuai dengan sikap pemerintah, terkait berbagai bentuk inovasi dalam negeri seperti vaksin dan obat-obatan, untuk penanggulangan Covid-19, maka TNI akan selalu mendukungnya.

"Dengan catatan telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga harus ada tiga kriteria penting yang harus dipenuhi. Yaitu Keamanan, efikasi, dan kelayakannya," kata Riad.

Aburizal Bakrie (Ical) telah disuntik vaksin Nusantara langsung oleh mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto pada Jumat (16/4/2021).
Aburizal Bakrie (Ical) telah disuntik vaksin Nusantara langsung oleh mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto pada Jumat (16/4/2021). (Twitter @aburizalbakrie https://twitter.com/aburizalbakrie/status/1382988904710639616/photo/2)

Selain itu, kata dia, juga perlu pengurusan perizinan, kerja sama antara TNI dengan berbagai pihak.

Riad juga menegaskan penggunaan fasilitas kesehatan dan tenaga ahli kesehatan atau peneliti akan diatur dengan mekanisme kerja.

"Penggunaan fasilitas kesehatan dan tenaga ahli kesehatan atau peneliti akan diatur dengan mekanisme kerja sama sebagai dasar hukum atau legal standing, dan tanpa menggangu tugas-tugas kedinasan atau tugas pokok kestauan," kata Riad.

Sejak awal pandemi Covid-19 melanda dunia dan Indonesia, kata Riad, TNI telah berkomitmen untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 ini dengan mengerahkan semua kemampuan yang ada baik dari segi personil, alutsista, dan peralatan lainnya.

Halaman
1234
Penulis: Gita Irawan
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas