Vaksin Nusantara Tidak Dikomersilkan, Dikembangkan Hanya untuk Penelitian, Begini Sikap Presiden
Polemik vaksin Nusantara menemukan kesepakatan. Nasib vaksin yang diprakarsai oleh mantan menteri kesehatan Terawan Agus Putranto ini telah ditentukan
Editor: Anita K Wardhani
”Menggunakan dendritik sel untuk meningkatkan imunitas terhadap virus Sars-Cov-2. Penelitiannya jadi itu," kata dia.
"Jadi kembali ke penelitian ilmiah, menjadi penelitian ilmiah berbasis pelayanan, gitu," imbuhnya.
Polemik vaksin Nusantara mulai menjadi perhatian publik manakala dalam sepekan belakangan ini Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie dan beberapa Anggota Komisi IX DPR mendatangi RSPAD guna menjalani proses pengambilan sampel darah untuk kebutuhan uji lanjutan vaksin Nusantara.
Kemudian menyusul kedatangan dari mantan menteri kesehatan Siti Fadilah Supari, Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, mantan menteri BUMN Dahlan Iskan, hingga pasangan selebritas Anang Hermansyah dan Ashanty.
Aktivitas itu menjadi pertanyaan publik sebab BPOM sebelumnya dengan tegas menyatakan belum mengeluarkan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) uji klinis fase II untuk vaksin Nusantara. Alasan BPOM urung menerbitkan PPUK lantaran vaksin Nusantara dinilai belum memenuhi syarat cara pembuatan obat yang baik (CPOB).
BPOM juga menemukan bahwa komponen yang digunakan dalam penelitian vaksin Nusantara tidak sesuai dengan pharmaceutical grade. Selain itu kebanyakan komponen yang digunakan juga impor dan antigen yang digunakan bukan berasal dari virus Corona di Indonesia. Tak hanya itu, pada uji klinis fase I BPOM juga mendapati adanya ketidaksesuaian pelaksanaan uji klinik dengan Cara Uji Klinik yang Baik (CUKB) atau Good Clinical Practice (GCP).
Jokowi: Saya Dukung Risetnya
Polemik pengembangan vaksin Nusantara ternyata tak luput dari perhatian Presiden Jokowi. Jokowi meminta kegaduhan dan polemik terkait vaksin Nusantara itu segera dihentikan. Menurutnya, prokontra soal penelitian Vaksin Nusantara harusnya dibahas dalam kajian ilmiah. Para pakar di bidang pengembangan vaksinlah dan lembaga dengan yang memiliki kewenangan yang mengisi ruang perdebatan.
”Ini kan urusan ilmiah, biarlah sesuai dengan mekanisme ilmiah. Mestinya perdebatannya itu perdebatan ilmiah, ini masak politikus ngurusin vaksin, lawyer ngurusin vaksin, apa urusannya?" kata Jokowi, Selasa (20/4/2021).
”Itu kan ada tahapan-tahapannya, diikuti saja. Ini ramai banget, ada yang dukung BPOM-lah, ada yang dukung Pak Terawanlah,” imbuhnya.
Jokowi menilai dalam kondisi pandemi saat ini apa pun jenis penelitian terkait penanganan Covid-19 diperlukan.
Namun ia menekankan, penelitian itu harus berdasarkan kajian ilmiah dan prosedur yang berlaku.
"Saya mendukung penelitiannya, risetnya, saya mendukung segala upaya penelitian untuk penanganan Covid-19," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan, siapa pun boleh mengembangkan penelitian terkait treatment untuk penyembuhan Coid-19. Namun, hingga saat ini yang terlihat kemajuannya dengan jelas adalah Vaksin Merah Putih.
"Ini kan penelitian, siapa pun silakan membuat vaksin sendiri. Tapi progres yang saat ini kelihatan adalah salah satunya vaksin merah putih, meskipun mungkin baru 2022 selesai. Kalau vaksin Nusantara kan dari sel dendritic," ujar Jokowi.