Pemerintah Cegah 'Tsunami Covid-19' Seperti India: Setop Pelayanan Visa dan Pengetatan Perjalanan
Direktur Jenderal Imigrasi Jhoni Ginting mejelaskan bahwa kebijakan tersebut untuk menyikapi dinamika terbaru
Editor: Hendra Gunawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mencegah masuknya warga negara India mulai Sabtu(24/4/2021).
Pelayanan visa bagi warga negara India pun telah dihentikan sejak Kamis(22/4/2021).
Kebijakan tersebut diambil agar Indonesia terhindar dari tsunami Covid-19 seperti yang terjadi di India.
Baca juga: Kondisi Terkini Atta Halilintar setelah Positif Covid-19 Dua Kali, Aurel Hibur sang Suami Pakai APD
Direktur Jenderal Imigrasi Jhoni Ginting mejelaskan bahwa kebijakan tersebut untuk menyikapi dinamika terbaru lonjakan kasus harian covid-19 di India.
Dia menambahkan, penolakan masuk berlaku bagi seluruh orang asing yang mempunyai riwayat perjalanan dari wilayah India dalam kurun waktu 14 hari sebelum masuk wilayah Indonesia.
Baca juga: Soal Varian Baru Covid-19, Menko Muhadjir: Yang dari India Harus Diwaspadai
"Selain menolak masuk orang asing, kami juga menghentikan sementara penerbitan visa bagi Warga Negara India," kata Jhoni, Senin(26/4/2021).
Selain itu, pemerintah Indonesia juga membatasi pintu masuk di beberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).
Pintu masuk bagi WNI yang akan pulang ke Indonesia hanya melalui TPI Bandar Udara Soekarno-Hatta, Bandar Udara Juanda, Bandar Udara Kualanamu, Bandar Udara Sam Ratulangi, Pelabuhan Laut Batam Centre, Pelabuhan Laut Sri Bintan Pura, dan Pelabuhan Laut Dumai.
"Bagi WNI yang masuk tentunya tetap harus mengikuti protokol kesehatan ketat sesuai aturan dari Satgas Penanganan Covid-19," ujarnya.
Baca juga: Menko PMK: Varian Baru Covid-19 dari India Paling Harus Diwaspadai
Diketahui pemerintah memang membuat berbagai kebijakan untuk mengendalikan kasus covid-19.
Baru-baru ini, Satgas Covid-19 membuat surat edaran mudik Idul Fitri 2021 yang mengatur masyarakat bila ingin ke luar kota sebelum dan sesudah momen mudik.
Surat edaran(SE) satgas covid-19 itu adalah adendum SE Nomor 13/2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah.
Adendum yang diteken pada 21 April 2021 mengatur perluasan waktu pengetatan pelaku perjalanan dalam negeri, yakni H-14 larangan mudik (22 April-5 Mei 2021) dan di H+7 larangan mudik (18-24 Mei 2021).
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo berharap keputusan pemerintah teraebut bisa mencegah tsunami Covid-19 seperti di India.
"Dengan adanya pengetatan, masyarakat akan berpikir ulang ketika mau melakukan perjalanan," katanya.
Sedangkan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan mengajak masyarakat menjadikan tsunami Covid di India sebagai pelajaran. Masyarakat di zona merah harus melakukan upaya-upaya yang konkret, misalnya beribadah di rumah lebih afdol.
"India harus dijadikan pelajaran berharga jangan sampai terulang di RI. Pelajaran berharga betul-betul dicamkan agar tak terulang. momentum landai ramadhan harus dipertahankan," kata Buya Amirsyah Tambunan.(Willy Widianto)
