Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir mengungkap, alasan belum digunakannya vaksin Pfizer dan Moderna sebagai vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi pemerintah.

Pasalnya, pihak produsen meminta agar dibebaskan dari segala tanggungjawab hukum atas kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) yang mungkin terjadi.

"Terkait pfizer ini masih proses karena ada beberapa klausul dari Pfizer yang belum mampu kita penuhi semua. Salah satunya, indemnification (ganti rugi atau kompensasi)," jelasnya.

"Satu contohnya dimana mereka minta agar dibebaskan tanggung jawab hukum seandainya ada kejadian ikutan pasca imunisasi yang sifatnya long time," lanjut Honesty.

Baca juga: Profesor Jepang: Vaksin Pfizer dan Moderna mRNA Terbukti Sangat Efektif Mengurangi Pandemi Corona

Baca juga: Program Vaksinasi Tahap 3, Novavax Tiba Bertahap Mulai Juli, Pfizer Belum Ada Komitmen Suplai

Pernyataan tersebut disampaikan Honesty dalam RDP bersama komisi IX DPR RI yang disaksikan virtual, Kamis (20/5/2021).

Sementara Indonesia meminta bahwa pengajuan klausul tersebut hanya berlaku pada saat pandemi bukan bersifat jangka panjang.

"Sementara kita masih menegosiasikan ini hanya pada saat pandemi saja, karena kita juga yakin mereka pasti akan melakukan evaluasi lagi terhadap formulasi dari vaksinnya. Ini yang menjadi permasalahan sehingga kita belum bisa melakukan kontrak dengan Pfizer. Hal yang sama juga dengan Moderna. Mereka juga meminta klausul yang sama seperti Pfizer," terang Honesty.

Honesty melanjutkan, sampai saat ini Indonesia terus melakukan negosiasi agae bisa mencapai kesepakatan dengan pihak Pfizer dan Moderna.

"Kita masih berproses dan mungkin nanti ada solusi lah bulan Juni kita tidak pernah menghentikan itu," tegas Honesty
Bio Farma memastikan, jenis vaksin yang digunakan dalam program pemerintah sampai saat ini tidak mengalami perubahan.

Namun pemanfaatannya jenis vaksin bergantung pada binding agreement atau perjanjian yang mengikat.

Diketahui, tujuh merek vaksin itu adalah Sinovac, Bio Farma, Novavax, Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, dan Sinopharm.

Kemenkes Sebut Novavax dan Pfizer Datang Juni atau Juli 2021

Sebelumnya, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyebut, vaksin Novavax dan Pfizer diperkirakan tiba di Indonesia pada Juni -Juli 2021.

Nantinya, jutaan vaksin itu untuk akan digunakan untuk program vaksinasi nasional menyasar tahapan penerima ketiga yakni masyarakat rentan.

Hal itu disampaikan Nadia dalam talkshow virtual KCPEN, Selasa (18/5/2021).

"Di bulan Juni, Juli ada merk vaksin lain yaitu vaksin Novavax dan Pfizer kita juga akan kita gunakan," ujar Nadia.

Ia memastikan, semua jenis vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi nasional dipastikan aman karena sudah melalui uji klinis.

Sehingga Nadia mengimbau, masyarakat tidak perlu memilih-milih jenis vaksin.

"WHO sendiri mengatakan bahwa jangan memilih vaksin karena semua vaksin itu sama baiknya. Artinya vaksin yang sudah lolos uji klinis tahap ketiga maka tentunya sama kualitas keamanan dan tentunya manfaatnya," jelas Nadia.

Ia memaparkan, untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi kepada 181,5 juta orang, tidak mungkin bisa dipenuhi oleh satu produsen vaksin, karena tidak ada satu produsen yang memiliki kapasitas sebesar itu.

"Jadi ini adalah kita sebut sebagai vaksin Covid-19. Masyarakat tidak perlu khawatir karena semua merk apa jenis sudah melalui uji juga dari BPOM," pesan perempuan berhijab ini