TRIUNNEWS.COM, JAKARTA - Angka kasus positif covid-19 di Jakarta bertambah 4.144 dalam sehari per Kamis(17/6).

Melonjak drastisnya kasus tersebut membuat pemerintah berencana melakukan beberapa pertimbangan, salah satu di antaranya adalah melakukan penutupan kantor secara sementara seluruh kantor kementerian.

"Memang ada masukan-masukan dari kementerian/lembaga untuk perlunya lockdown dalam rangka mensterilkan kantor kementerian/lembaga yang ada.

Tapi KemenPANRB untuk kerja di kantor dan kerja di rumah menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan kementerian/lembaga melihat situasi dan kondisi yang ada di kementerian/lembaga, instansi dan pemda masing-masing,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo.

Baca juga: Tingkat Keterisian RS Covid-19 di Solo Capai 87 Persen, Kepala Dinkes: Saya Sudah Mulai Deg-degan

Akan tetapi lanjut Tjahjo, hal tersebut belum diputuskan secara resmi oleh pemerintah.

“Sampai saat ini pemerintah belum mengambil keputusan berkaitan dengan berkembangnya suasana untuk lockdown. Khususnya di kantor-kantor pemerintah,” katanya.

Tjahjo mengatakan pihaknya selalu berkoordinasi dengan BNPB, Kemenkes, dengan Satgas Covid untuk mencermati setiap perkembangan dan dinamika di penanganan covid-19. Khususnya di beberapa daerah yang berzona merah.

“KemenPANRB menunggu saja apa yang menjadi keputusan serta bagaimana ke depan. Tetapi yang penting ASN harus tetap produktif, harus tetap sehat, tetap menerapkan protokol kesehatan,” pungkasnya.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Sekjen PBNU: Jaga dan Tingkatkan Protokol Kesehatan

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengatakan, sebelumnya pemprov DKI telah melakukan program uji coba sekolah tatap muka di 83 sekolah di tahap pertama dan kemudian berlanjut di 143 sekolah.

Saat itu, kegiatan sekolah dilakukan dengan protokol kesehatan ketat, dimana baik guru maupun orangtua siswa telah menerima vaksin.

Kegiatan tatap muka hanya dilakukan dua hari dalam seminggu.

"Program uji coba sekolah tatap muka di Jakarta dimulai ketika kasus aktif Covid-19 berada diangka sekitar 6.000-an. Jadi ada pilotting tatap muka," ujarnya.

Mengingat kondisi kasus melonjak menjadi 20 ribuan per tanggal 16 Juni kemarin, maka pemprov DKI dan Satgas memutuskan untuk tidak melanjutkan proses belajar mengajar tersebut.

Baca juga: WFH untuk Cegah Penularan Covid-19 Akibat Mobilisasi Pegawai, Karyawan Tak Boleh ke Daerah Lain

"Dengan kondisi saat ini dan hasil rapat bersama antar satgas, kita putuskan saat ini tidak dilanjutkan pilotting tatap muka tadi. Sambil nanti menunggu bagaimana situasi di DKI Jakarta," ujar Widyastuti.

Kabid Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Dr Masdalina Pane mengatakan, jika tidak ada pengendalian tepat dan cepat maka diprediksi fasilitas kesehatan di Indonesia akan kolaps dalam waktu dekat.

"Tidak ada containment, tidak ada pengendalian yang tepat dan cepat saya bisa katakan 2 minggu sampai 1 bulan lagi kita sudah akan kolaps," ujarnya.

Menurutnya, strategi dalam mengatasi kondisi ini tidak hanya dengan terus menambah kapasitas tempat tidur.

"Karena ada pada satu titik itu akan terjadi kapasitas lonjakan dimana rumah sakit sudah tidak mampu lagi mengatasinya maka yang harus dilakukan adalah containment di Hulu," ungkap Masdalina.

Solusinya adalah, masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan, dan pemerintah kian menggencarkan testing dan tracing. "Harus ada peran serta masyarakat. Pembatasan mobilitas bisa tetapi itu tidak bisa lama," kata dia.(Tribun Network/fik/rin/wly)