TRIBUNNEWS.COM - Pakar Epidemiologi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dr Windhu Purnomo, menilai Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro merupakan kebijakan yang tidak efektif.

Hal itu diungkapkan Windhu merespons kebijakan pemerintah yang memberlakukan penebalan PPKM Mikro 22 Juni hingga 5 Juli 2021.

"Sudahlah, PPKM Mikro itu sudah terbukti tidak efektif, gagal. Kenapa sih kita nggak berani ngomong gagal? Gagal itu," ungkap Windhu saat dihubungi Tribunnews, Senin (21/6/2021) malam.

"Apa buktinya gagal? Buktinya ini (terjadinya) peningkatan kasus," sambungnya.

Baca juga: Penebalan PPKM Mikro se-Indonesia 22 Juni sampai 5 Juli, Resto hingga Kaki Lima 25 Persen Kapasitas

Windhu tidak setuju dengan adanya zonasi di tingkat bawah, seperti RT atau RW.

"Kalau dalam artian PPKM Mikro itu dalam pemberdayaan masyarakat, seperti kampung tangguh, itu oke, setuju."

"Tapi kalau pengertiannya di situ (penebalan PPKM Mikro) ada pengzonasian RT RW, itu ngawur," ungkapnya.

PSBB Aglomerasi

Menurut Windhu, kebijakan PSBB wilayah aglomerasi lebih efektif dibanding PPKM Mikro.

"PPKM Mikro itu sudah gagal, mau ditebelin, mau digarisbawahin nggak ada gunanya, menurut saya lho ya."

"Seharusnya PSBB tingkat wilayah setingkat kabupaten/kota, lebih bener lagi pembatasan setingkat wilayah aglomerasi," ungkapnya.

Aglomerasi artinya gabungan dari sejumlah kabupaten/kota yang mana aktivitas masyarakatnya tidak bisa terlepas satu sama lain.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Pemerintah Targetkan Vaksinasi 1 Juta Per Hari

Sejumlah wilayah aglomerasi di Indonesia antara lain:

1. Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo