Anggota DPR Minta Pemerintah Tegas dan Konkret Jalankan PPKM Darurat
Pasalnya, saat ini dampak pandemi Covid-19 di Indonesia semakin mengkhawatirkan karena grafik tertular dan angka kematian terus meningkat signifikan.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Hendra Gunawan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, berharap pemerintah melakukan semua langkah konkret yang dimungkinkan untuk melindungi rakyat dari ancaman pandemi Covid-19.
Pasalnya, saat ini dampak pandemi Covid-19 di Indonesia semakin mengkhawatirkan karena grafik tertular dan angka kematian terus meningkat signifikan.
“Bahkan hampir semua fasilitas kesehatan telah mencapai kondisi 'full occupancy', obat-obat penting dan penunjang kehidupan seperti oksigen sudah sulit ditemukan di pasaran. Pemerintah jangan sampai ragu melakukan langkah apa pun yang harus dan mungkin dilakukan,” ujar Deddy, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/7/2021).
Penularan virus corona di Indonesia beberapa hari ini terus memecahkan rekor. Menurut data resmi per 30 Juni 2021 terdapat penambahan 21.807 kasus baru, sehingga total yang terinfeksi mencapai 2.178.272 orang.
Sedangkan angka kesembuhan mencapai 1.880.413 orang dan angka kematian mencapai 58.491 kasus, dengan kasus aktif sebanyak 239.368 kasus.
Baca juga: Wakil Wali Kota Bekasi Positif Covid-19, Pilih Jalani Isolasi Mandiri di Rumah
“Bisa dikatakan bahwa saat ini Indonesia menghadapi gelombang kedua pandemi Covid-19 yang cukup berbahaya. Apalagi dengan munculnya varian-varian baru yang lebih berbahaya sebab penularannya sangat cepat, dampaknya yang fatal dan mulai menyerang kelompok usia muda,” ujar Deddy.
Anggota Komisi VI DPR RI itu meminta pemerintah bertindak konkret dengan membatasi pergerakan dan isolasi daerah yang terjadi penularan harus dilakukan dengan ketat.
“Jangan terlalu ribet dengan istilah, intinya aktivitas publik yang rentan termasuk mobilitas harus dikendalikan selama jangka waktu tertentu. Demikian pula isolasi cepat terhadap wilayah yang tinggi penularannya harus dilakukan secara berjenjang, mulai desa atau kelurahan hingga kecamatan dan kabupaten atau kota,” ungkapnya.
Baca juga: Jenazah Pasien Covid-19 Menumpuk, Pemkot Bekasi Tambah 4 Tempat Pemulasaran
Dia melanjutkan, pembatasan itu harus diikuti dengan pemeriksaan rapid test antigen secara cepat dengan biaya pemerintah dan bersifat mandatory di wilayah atau komunitas yang dianggap perlu.
Selain itu, pemerintah didorong membagikan suplemen dan obat-obatan kepada warga yang membutuhkan untuk membantu meningkatkan kekebalan warga yang sehat.
“Investasi dengan memberikan masker, suplemen seperti imboost, vitamin bersifat antioksidan seperti vitamin C, D dan E serta obat yang diharapkan dapat menjadi benteng pertahanan tubuh rakyat seperti Ivermictin, Avimac atau bahkan Avigan, sesuai saran dari otoritas kesehatan,” ujar legislator dari dapil Kalimantan Utara tersebut.
“Investasi untuk menguatkan ketahanan kesehatan masyarakat juga penting dan biayanya juga jauh lebih murah,” sambungnya.
Baca juga: Indonesia Akan Terima 3 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Dari Belanda
Deddy menjelaskan, jika masyarakat kuat menghadapi serangan virus dalam arti kondisinya tidak buruk hingga harus dirawat, maka biayanya jauh lebih rendah, dan ini juga meringankan beban serta risiko tenaga kesehatan.