Kemenhub RI Terbitkan Surat Edaran Perketat Perjalanan di Masa PPKM Darurat
Pemberlakuan SE Kemenhub akan dimulai pada tanggal 5 Juli 2021, untuk memberikan kesempatan agar operator transportasi bisa mempersiapkan dengan baik
Penulis: Yulis
Editor: Eko Sutriyanto
• Penumpang diwajibkan mengisi e-Hac pada perjalanan udara, laut, dan penyeberangan.
• Terdapat pengecualian yakni Vaksin tidak wajib bagi orang yang dikecualikan menerima vaksin (alasan medis) pada periode dilakukan perjalanan.
Selain itu, dilakukan pembatasan kapasitas angkutan (load factor) dan jam operasional angkutan umum di semua moda untuk penerapan prinsip jaga jarak (physical distancing) dan menghindari kerumunan yakni untuk Transportasi Darat (Bus) maksimal 50 persen; Penyeberangan 50 persen; Transportasi Laut 70 persen; Transportasi Udara 70 persen; Kereta api antar kota 70 persen; KRL 32 persen; dan KA perkotaan non-KRL 50 persen.
Kemudian, dalam rangka penguatan Tracing, Tracking dan Treatment (3T) Covid-19, akan dilaksanakan random sampling antigen test Covid-19 pada simpul-simpul transportasi diantaranya Terminal dan Stasiun Kereta Api, khususnya di wilayah dan kawasan algomerasi,
Kementerian Perhubungan bersinergi dengan TNI-Polri, Pemerintah Daerah dan steakholders terkait ‘dalam melakukan pengetatan keluar masuk wilayah dengan melakukan pemeriksaan dokumen kelengkapan syarat perjalanan di posko-posko yang telah ditentukan. Secara detail mengenai SE Kemenhub dimaksud dapat mengaksesnya melalui jdih.go.id
Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Satgas Covid-19 Letjen Ganip Warsito, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Istiono, Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto, Dirjen Perhbungan Darat Budi Setiyadi, Dirjen Perkeretaapian Zulfikri dan Dirjen Perhubungan Laut Agus H. Purnomo.
