Politisi PKS Minta Pemerintah Punya Solusi Konkret Atasi Masalah Kualitas dan Daya Saing SDM
Angka stunting ini juga berpotensi meningkat dengan adanya COVID-19 yang membuat posyandu-posyandu di daerah banyak yang tidak beroperasi
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengingatkan pemerintah soal kualitas SDM di Indonesia yang menurutnya memiliki sejumlah tantangan yang harus segera diselesaikan.
“Pemerintah jangan hanya sekadar bicara target tapi tidak jelas seperti apa eksekusi dan realisasinya.
Saat ini kualitas dan daya saing SDM kita sangat tertinggal dari negara-negara lain apalagi kita masih terus dihantui oleh sejumlah masalah seperti stunting dan tingginya tingkat perokok anak, ini harus menjadi warning bagi kita semua,” ujar Netty setelah mengikuti rapat paripurna ke-22 yang membahas penyampaian laporan hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2022 & rencana kerja pemerintah (RKP) Tahun 2022, Selasa (6/7/2021).
Angka perokok anak di Indonesia memang sangat mengkhawatirkan.
Menurut Riset Kesehatan Dasar 2018 menyebut jumlah perokok anak usia 10-18 tahun terus meningkat dari 7,2% pada 2013 menjadi 9,1% atau sekitar 3,2 juta.
Padahal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 menargetkan perokok anak harusnya turun menjadi 5,4% pada 2019.
Baca juga: Penurunan Kasus Stunting akan Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia
“Jumlah kasus stunting kita juga masih tinggi, bahkan menurut BKKBN kita berada di posisi keempat dunia.
Tahun 2019 stunting kita mencapai 27,6%, masih lebih tinggi dibandingkan toleransi maksimal stunting Badan Kesehatan Dunia (WHO) yaitu kurang dari 20%.
Angka stunting ini juga berpotensi meningkat dengan adanya COVID-19 yang membuat posyandu-posyandu di daerah banyak yang tidak beroperasi,” katanya.
“Masalah buruknya kualitas dan daya saing SDM kita sedang menanti di depan mata, pemerintah harus punya solusi yang konkret.
Misalnya jika posyandu tidak dapat beroperasi, seperti apa alternatif kebijakan yang bisa dilakukan untuk terus dapat memantau tumbuh kembang anak?
Ini harus ada dan jangan dibiarkan berlalu begitu saja tanpa ada solusi,” tambahnya.
Baca juga: Politisi PKS Minta Aparat Bersikap Humanis saat Penertiban PPKM Darurat
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini juga mendorong terjadinya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia.
