TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat mengusulkan agar halaman dan gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat penanganan Covid-19. 

Terkait usulan itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku tidak setuju. Sebab DPR sendiri tidak tutup selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. 

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengatakan usulan Demokrat juga terkesan hanya berusaha mencari simpati publik. 

"Itu hanya cara untuk menarik simpati publik aja. Padahal rakyat sudah pintar, sudah rasional dan menggunakan logika. Kalau DPR dijadikan RS darurat di mana mau berkantor, kan DPR tidak tutup 100%. Nanti akan ada juga usulan kantor pemerintahan jadi RS darurat," ujar Awiek, sapaan akrab Baidowi, ketika dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (10/7/2021).

Sebenarnya, kata Awiek, Komisi VI DPR RI sendiri sudah membicarakan soal RS darurat dengan Pertamedika sebagai holding rumah sakit.

Dia mengungkap RS Darurat dapat memanfaatkan hotel-hotel yang kini sedang sepi pengunjung. 

Lebih lanjut, Awiek mengimbau agar usulan seperti yang disampaikan Fraksi Partai Demokrat sebaiknya disampaikan dalam rapat atau forum resmi, bukan di media sosial.

Baca juga: Gedung DPR/MPR Jadi RS Darurat, PAN: Usulan Jangan yang Sensasional

"Kami di Komisi VI sudah membahas dengan Pertamedika holding RS. Bahwa untuk RS darurat bisa memanfaatkan hotel-hotel yang sekarang ini sepi pengunjung daripada membangun baru. Kami sampaikan secara resmi di rapat, bukan di luaran," jelas Awiek.

"Dengan memanfaatkan hotel-hotel tersebut atau fasilitas lainnya, paling tidak dapat membantu menggerakkan ekonomi, sekaligus membantu menyelesaikan kesehatan," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapillu) Partai Demokrat Andi Arief mengatakan pihaknya mempersilakan halaman dan Gedung DPR/MPR untuk dijadikan rumah sakit darurat penanganan Covid-19. 

Hal ini disampaikan Andi Arief melalui akun Twitter-nya @Andiarief__, pada Jumat (9/7/2021). 

"Fraksi Partai Demokrat mempersilahkan halaman dan gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat penanganan covit," tulis Andi Arief, yang telah dikonfirmasi Tribunnews.com, Jumat (9/7/2021). 

Andi mengatakan DPP Partai Demokrat mendukung upaya tersebut mengingat keterbatasan bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit guna menampung pasien Covid-19. 

"DPP Partai Demokrat mendukung upaya ini. Mudah-mudahan Partai lain juga setuju," tambah Andi Arief. 

Adapun cuitan Andi Arief itu merespon cuitan dari koleganya di Partai Demokrat yakni Benny K Harman di akun @BennyHarmanID. 

Dalam cuitan Benny, Benny mengusulkan agar halaman dan gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat jika rumah sakit sudah penuh. 

"Kalo memang rumah sakit sudah penuh sehingga banyak pasien Covid terlantar dan harus tunggu antri berjam-jam, sebaiknya halaman dan gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat. Untuk keselamatan rakyat, keselamatan dan kesembuhan pasien Covid. Ada pendapat lain? #Liberte!" cuit Benny K Harman, Jumat (9/7/2021).