Menkes Tegaskan Vaksin Berbayar akan Dimulai Bila Vaksinasi Gratis Berjalan Masif
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan program vaksin berbayar alias mandiri baru akan dimulai setelah program vaksinasi gratis dari pemerin
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan program vaksin berbayar alias mandiri baru akan dimulai setelah program vaksinasi gratis dari pemerintah berjalan masif.
Hal itu dikatakan Budi usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Senin, (12/7/2021).
"Sebagai informasi ini juga akan dimulai di saat di mana vaksin pemerintah sudah mulai masif jumlahnya," kata Budi.
Hanya saja mantan Wakil Menteri BUMN tersebut tidak merinci berapa angka vaksinasi yang telah dicapai sehingga dapat dikategorikan masif untuk kemudian menjadi momentum dimulainya vaksinasi berbayar dengan nama program vaksinasi gotong royong individu tersebut.
Budi hanya menjelaskan bahwa vaksinasi berbayar baru akan dimulai setelah akses masyarakat terhadap vaksin besar.
"Kita bulan ini akan dapat 30 juta (dosis vaksin) bulan depan akan dapat 40 juta dan seterusnya 50 juta sehingga benar-benar akses masyarakat yang lain akan besar, sedangkan masyarakat yang ingin mengambil opsi yang lain juga tersedia sehingga opsinya semuanya tersedia," katanya.
Baca juga: Setelah Tuai Polemik, Kimia Farma Putuskan Tunda Layanan Vaksinasi Covid-19 Berbayar
Sebelumnya, pemerintah mengizinkan pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Individu, yang secara resmi digelar pada hari ini, Senin 12 Juli.
PT Kimia Farma Diagnostika (KFD) menyediakan 8 klinik di 6 kota di Jawa dan Bali.
Adapun harga vaksinasi Covid-19 telah tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021.
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyatakan, harga vaksin Sinopharm dosis lengkap berdasarkan KMK tersebut adalah 879.140.
Dengan rincian, harga vaksin per dosis sebesar 321.660, kemudian ditambah
harga layanan sebesar 117.910. Total 1 (satu) dosis sebesar 439.570. Satu orang membutuhkan dua dosis sehingga total seorang penerima vaksin lengkap harus membayar 879.140.
Keputusan pemerintah tersebut kemudian mendapat kritikan banyak pihak, diantaranya anggota DPR dan YLKI.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan vaksin gotong royong yang berbayar dijual di apotek-apotek tertentu harus ditolak.
“Vaksin berbayar itu tidak etis, di tengah pandemi yang sedang mengganas. Karena itu, vaksin berbayar harus ditolak,” kata Tulus dalam keterangannya, Minggu (11/7/2021).
