TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah menunda program vaksin berbayar individu hingga waktu yang belum ditentukan.

Program ini akan dimulai jika program vaksinasi gratis dari pemerintah berjalan massif.

"Sebagai informasi ini akan dimulai di saat vaksin pemerintah sudah mulai masif jumlahnya," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Senin (12/7/2021).

Namun, Budi tidak memerinci berapa angka vaksinasi yang telah dicapai dan dapat dikategorikan masif sehingga vaksinasi berbayar dengan nama program vaksinasi berbayar individu
tersebut dapat dimulai.

Budi hanya mengatakan vaksin berbayar akan dimulai setelah akses masyarakat terhadap vaksin besar.

"Kita bulan ini akan dapat 30 juta (dosis vaksin), bulan depan akan dapat 40 juta, dan seterusnya 50 juta sehingga benar-benar akses masyarakat yang lain akan besar, sedangkan masyarakat yang ingin mengambil opsi yang lain juga tersedia sehingga opsinya semuanya tersedia," katanya.

Baca juga: Asrama Haji Pondok Gede Disulap Jadi Rumah Sakit Darurat Covid-19, Hanya Terima Pasien Rujukan

Sebelumnya, pemerintah mengizinkan pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Individu, yang secara resmi digelar pada hari ini, Senin 12 Juli.

Rencananya, PT Kimia Farma Diagnostika (KFD) menyediakan 8 klinik di 6 kota di Jawa dan Bali.

Adapun harga vaksinasi Covid-19 telah tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/4643/2021.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyatakan, harga vaksin Sinopharm dosis lengkap berdasarkan KMK tersebut adalah Rp 879.140.

Dengan rincian, harga vaksin per dosis sebesar Rp 321.660, kemudian ditambah harga layanan sebesar Rp 117.910.

Total 1 (satu) dosis sebesar Rp 439.570.

Baca juga: Kematian Pasien Lansia dengan Dua Strain Covid-19 di Belgia Picu Pertanyaan Soal Risiko Koinfeksi

Satu orang membutuhkan dua dosis sehingga total seorang penerima vaksin lengkap harus membayar Rp 879.140.

Namun, Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro mengatakan, vaksinasi harus ditunda karena banyaknya animo sekaligus pertanyaan dari masyarakat.