Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bidang Pustaka dan Informasi, Dadang Kahmad memberikan tanggapannya terkait rencana pemerintah yang akan menjual vaksin Covid-19 melalui apotek Kimia Farma.

Dengan begitu masyarakat dapat membeli alias membayar jika ingin mendapatkan vaksin.

Dadang menyebut, rencana penerapan itu perlu ditinjau kembali, sebab kata dia akan timbul banyak faktor yang dinilainya meresahkan masyarakat.

"Iya harus ditinjau kembali," kata Dadang saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Rabu (14/7/2021).

Dalam penjelasannya, Dadang menyatakan kalau jika nantinya pemerintah telah meresmikan penerapan vaksin berbayar, maka dikhawatirkan akan timbul keraguan di masyarakat.

Baca juga: Dunia Usaha Dukung Vaksin Individu Berbayar, Ini Alasannya

Keraguan yang dimaksud Dadang adalah, masyarakat jadi membandingkan kualitas dari vaksin yang berbayar itu dengan yang selama ini digratiskan oleh pemerintah.

Baca juga: Pelaksanaan Vaksinasi Berbayar Wajib Tunggu Juknis Kemenkes

"Khawatir menimbulkan keraguan kualitas vaksin gratis," ucap Dadang.

Tak hanya itu, kata Guru Besar Sosiologi Agama di UIN Sunan Gunung Djati Bandung itu, rencana vaksin berbayar ini berpotensi menghambat gerakan vaksinasi nasional yang selama ini sedang berjalan.

Sebab, nantinya akan banyak masyarakat yang ragu untuk melakukan vaksin.

"Dikhawatirkan menghambat vaksinasi nasional," tuturnya.

Atas dasar itu, Dadang meminta kepada Pemerintah Pusat untuk mengkaji kembali rencana ini, terlebih saat ini sedang menunda penerapan vaksin berbayar tersebut.

Sebab dirinya lebih mendukung gerakan vaksinasi gratis yang dinilai memudahkan masyarakat.

"Lebih mendukung vaksinasi gratis diperluas jangkauan dipermudah aksesnya. Masyarakat bisa memilih jenis vaksin yang disukai," tukasnya.