TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan untuk para pekerja sektor esensial dan kritikal mengantongi surat tanda registrasi pekerja (STRP) jika ingin melintasi pos-pos penyekatan selama PPKM Darurat.

Kendati begitu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta kepada pimpinan perusahaan untuk sedianya tidak dengan mudah mengeluarkan STRP itu kepada pegawainya.

"Jadi kepada para pimpinan perusahaan supaya irit didalam mengeluarkan surat keterangan bekerja untuk karyawannya," kata Anies kepada awak media di Jakarta, Kamis (15/7/2021).

Hal tersebut didasari karena kata Anies, jangan sampai pegawai yang sebenarnya bisa melalukan pekerjaan dari rumah (WFH) malah dipaksakan untuk datang ke kantor.

Kondisi tersebut kata Anies yang membuat mobilitas di Ibu Kota Jakarta masih tinggi hingga saat ini.

"Jangan sampai karyawannya sesungguhnya bisa bekerja dari rumah tetapi kebijakan perusahaan mengharuskan mereka bekerja di kantor atau di tempat kerja maka terjadilah mobilitas yang tetap tinggi terjadilah potensi penularan," tuturnya. 

"Ini pengendalian bukan untuk kepentingan pengendalian tapi ini kepentingan menyelamatkan sesama," sambung Anies Baswedan.

Baca juga: Anies: Perusahaan Non-Esensial yang WFO Penyumbang Penambahan Kasus Covid

Dirinya lantas mengingatkan kepada seluruh masyarakat terkait angka kematian akibat Covid-19 yang tinggi pada Rabu (14/7/2021) kemarin.

Di mana berdasarkan data yang disebutkannya, setidaknya ada 306 orang meninggal dunia akibat Covid-19 yang dimakamkan.

"Ini bukan angka statistik ini adalah saudara kita yang minggu lalu, tiga minggu lalu kondisinya sehat wal afiat tidak punya keluhan apa apa terpapar terjadilah kondisi yang sangat menyedihkan bagi ribuan keluarga itu," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan terus mengimbau kepada seluruh pimpinan perusahaan yang tidak masuk dalam sektor esensial dan kritikal untuk menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (WFH).

Anies menyatakan secara tegas kalau para perusahaan non-esensial dan kritikal yang masih meminta pekerjanya datang langsung ke kantor adalah pihak yang menyumbang kasus harian Covid-19 terus bertambah di Jakarta.

"Saya minta kepada (perusahaan) non-esensial dan kritikal kalau anda tetap menugaskan karyawannya bekerja, maka anda termasuk penyumbang penambahan kasus Covid di Jakarta," tutur Anies kepada awak media, di Jakarta, Kamis (15/7/2021).

Orang nomor satu di Jakarta itu juga menegaskan kalau pihaknya yakni satgas Covid-19 masih dan akan terus melakukan inspensi mendadak alias sidak.

Jika ditemukan ada yang melanggar maka tidak segan pihaknya akan melakukan tindakan.

"Sidak jalan terus, tiap hari banyak yang diberikan sanksi jadi pemeriksaan jalan terus," tambah Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI itu juga menyatakan, pihak perusahaan non-esensial dan kritikal yang tetap menerapkan kebijakan WFO ini adalah pihak yang tidak bertanggung jawab.

Anies juga mengatakan, sikap seperti itu tidak menjunjung tinggi keselamatan manusia.

"Itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab tidak bermoral dalam situasi seperti sekarang tunjukan kita bahwa menjunjung tinggi keselamatan sesama manusia apalagi karyawannya," ungkapnya.

Lantas Anies meminta para pimpinan perusahaan jangan egois. Dalam artian ketika mereka bekerja dari rumah, maka penerapan yang sama juga harus diterapkan ke karyawan.

Karena kata Anies, hal itu beresiko untuk para pekerja.

"Jangan karyawannya diharuskan bekerja sementara manajemen dan pimpinan justru bekerja dari rumah. Sudah benar itu tapi karyawannya malah sering harus mengambil resiko," imbuhnya.